RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat 83 warga akses layanan Posko Pengaduan di Balaikota. Di antaranya, mengadukan masalah distribusi bantuan sosial (bansos).
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan, ia membuka kembali Posko Pengaduan di Balaikota agar warga memiliki akses langsung kepada dirinya untuk menyampaikan masalah yang mereka alami.
“Saya ingin rakyat memiliki pintu langsung ke hadapan saya, jika mereka merasa ada masalah tapi terkendala tanpa alasan yang memadai,” tulisnya di akun Instagram pribadi, @herubudihartono, dikutip Kamis (20/10).
Baca juga : KSAD & Risal Main Gateball Bareng di Lapangan Pusbekangad
Ia menuturkan, seorang pemimpin sejatinya memang perlu turun langsung ke lapangan dan bertemu masyarakat. Sebab, seorang pemimpin harus memahami sebuah persoalan dari sudut pandang masyarakat.
Ia menegaskan aksinya turun menemui masyarakat bukan untuk pencitraan.
Untuk diketahui, layanan Posko Pengaduan di Balaikota dihidupkan lagi Penjabat Gubernur Heru. Layanan digelar pukul 08.00-21.00 WIB pada hari Senin sampai Kamis. Petugas Posko Pengaduan berasal perwakilan petugas dari tiap wilayah kota di Jakarta. Laporan yang masuk dibawa langsung ke daerah masing-masing untuk dibahas.
Baca juga : Ketua MPR Ajak 'Anak Kolong' Jaga Kesatuan dan Persatuan Bangsa
Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah DKI Jakarta Andriansyah mencatat ada 83 warga DKI mendatangi Pendopo Balaikota menyampaikan aduannya. Jumlah itu laporan per tanggal 18 hingga 20 Oktober 2022.
“Dari 83 orang yang melapor itu terdiri dari 7 orang di tanggal 18 Oktober, 22 orang di tanggal 19 Oktober dan 54 orang di tanggal 20 Oktober,” rinci Andriansyah kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (21/10).
Andriansyah menyebutkan dari 83 aduan, pelapor paling banyak berasal dari Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Jenis aduannya bermacam-macam.
Baca juga : Fraksi PDIP Apresiasi Posko Pengaduan Warga Di Balaikota
“Jumlah aduan yang relatif paling besar itu terkait dengan bantuan sosial. Selain itu terkait pertanahan, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), PDAM dan kualitas pelayanan publik,” jelasnya.
Selain pengaduan melalui Posko Aduan, Andriansyah menyebut masyarakat bisa melayangkan aduan di kantor wali kota, kecamatan, kelurahan di seluruh Jakarta, dan lewat aplikasi Jakarta Kini (JAKI) yang rata-rata masuk 100 laporan per hari.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.