BREAKING NEWS
 

Antisipasi TPST Bantargebang Overload

Di Kepulauan Seribu Bakal Dibangun Pulau Sampah

Reporter : DEDE ISWADI IDRIS
Editor : MARULA SARDI
Rabu, 31 Juli 2024 06:50 WIB
Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. (Foto: ANTARA FOTO/Risky Andrianto)

 Sebelumnya 
Bikin Payung Hukum

Anggota Komisi D Dewan Per­wakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Yuke Yurike me­minta Pemprov DKI melakukan kajian dengan matang dan studi kelayakan sebelum membangun pulau sampah di Kepulauan Seribu. Hal ini untuk memas­tikan bahwa pembangunan ini aman dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan laut di sekitar Jakarta.

“Proses ini harus melibatkan para ahli lingkungan, akade­misi dan pihak terkait lainnya,” pinta Yuke.

Baca juga : Duel Reuni Dan Cek Ombak

Yuke mengakui, selama ini persoalan sampah menjadi mo­mok yang sulit dituntaskan Pem­prov DKI. Apalagi, berdasarkan data Sistem Informasi Pengelo­laan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), DKI Jakarta menghasilkan 3,14 juta ton pada 2023.

“Kami menyambut baik ino­vasi dan ide kreatif yang diaju­kan dalam menangani masalah sampah di DKI Jakarta,” ujarnya.

Adsense

Yuke mengimbau Pemprov DKI memperhatikan infrastruk­tur dan teknologi pengolahan sampah yang canggih dan ter­integrasi.

Baca juga : Djoker Hantam King Of Clay

Politisi PDI Perjuangan ini berharap, pulau sampah bisa menjadi solusi jangka panjang dan efektif seperti yang sudah diterapkan Singapura, Jepang dan Maladewa.

“Konsep ini membutuhkan infrastruktur dan teknologi pengolahan sampah yang canggih dan terintegrasi,” tuturnya.

Yuke juga mendorong Pem­prov DKI menyiapkan payung hukum sebelum merealisa­sikan pulau sampah. Dalam payung hukum itu, diharapkan mengatur sistem pengawasan pengelolaan sampah dan aspek perlindungan lingkungan untuk menghindari terjadinya pence­maran laut akibat pengelolaan yang tidak optimal.

Baca juga : PKS Minta Diajak Gabung, Prabowo Cuma Senyum-senyum

Selain itu, Yuke meminta, Pemprov DKI membuat peren­canaan anggaran yang jelas dan rinci. Mengingat, pelaksanaan program ini membutuhkan dana yang tidak sedikit.

“Perlu ada rencana pendanaan yang jelas dan transparan, baik dari anggaran Pemerintah mau­pun kemitraan dengan sektor swasta,” imbuhnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense