RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ingin ikut membiayai Makan Bergizi Gratis (MBG), program Pemerintah Pusat. Namun rencana itu belum tentu berjalan mulus. Karena, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masih belum kompak menyetujui usulan tersebut.
Selama tiga hari berturut-turut, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi meninjau langsung program Makan Bergizi Gratis. Senin (21/10/2024) di SMKN 26 Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (22/10/2024) di SDN 03 Menteng, Jakarta Pusat dan Rabu (23/10/2024) di SMPN 270 Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Saat meninjau MBG di SDN 03 Menteng bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Teguh menyatakan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mendukung program MBG.
Baca juga : Barca Bantai Munchen 4-1, Blaugrana Sukses Balas Dendam
“Program Makan Bergizi Gratis ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mendukung perkembangan optimal anak-anak sekolah sebagai generasi penerus bangsa,” kata Teguh.
Program MBG menyajikan menu bervariasi ini. Uji coba program ini di Jakarta, per porsi makanan berkisar Rp 20 ribu. Selama ini, anggaran disediakan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Seperti PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Jakarta Tourisindo, PT Bank DKI dan lainnya.
Bagaimana pendanaan ke depannya? Teguh mengatakan, tidak menutup kemungkinan anggaran MBG masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Baca juga : Laga Pembuka NBA 2024-2025, Grizzlies Menang Dramatis
“Formula untuk pembahasan RAPBD (Rancangan APBD) kami harapkan sebelum 30 November bisa diketok. Jadi masih ada waktu untuk membahasnya itu (anggaran MBG). Mudah-mudahan kita bisa kerja sama dengan DPRD sebaik mungkin untuk semuanya,” kata Teguh di SMKN 26 Rawamangun.
Teguh menyebut, pembahasan anggaran untuk MBG di tiap daerah, masih dibicarakan di tingkat kementerian. Pihaknya menegaskan Jakarta berkomitmen mendukung program Presiden Prabowo Subianto.
Wacana memasukkan MBG dalam APBD disorot Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta cermat dan kritis dalam menjalankan program MBG. Karena agenda tersebut merupakan program Pemerintah Pusat.
Baca juga : Jessica Jane, Pamer Pacar Baru
“Jika akhirnya Pemerintah Pusat membebankan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis kepada Pemerintah Daerah. Apakah anggaran Rp 71 triliun yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Pusat dianggap tidak cukup?” katanya.
Menurut Rio, rencana memasukkan MBG ke APBD DKI 2025 akan berdampak pada pos anggaran lain. Karena, program MBG tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJDP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.