RM.id Rakyat Merdeka - Walikota bekasi terpilih, Tri Adhianto diminta segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi. Pasalnya, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi hingga akhir tahun 2024 tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar Rp 3,3 triliun dalam APBD Perubahan 2024.
Capaian PAD tahun 2024 hanya sekitar 74 persen. Pada tahun 2023, PAD mencapai 2,7 triliun lebih, dan pada tahun 2024 menurun jadi Rp 2,6 triliun lebih atau ada penurunan sekitar Rp 80 miliar lebih. Karena turunnya Pajak Daerah di tahun 2024. Dari sekitar 2,1 triliun pada tahun 2023, hanya tercapai 2 triliun pada tahun 2024, atau berkurang sekitar 94 miliar lebih.
"Dari capaian PAD yang menurun itu menunjukkan bahwa Bapenda Bekasi tidak mampu bekerja sesuai dengan target yang diberikan. Ini bukti bahwa mutasi dan rotasi pejabat, khususnya di Bapenda dilakukan asal-asalan. Tidak sesuai kompetensi. Hasilnya terbukti, PAD kita anjlok," kata Ketua Tim Pemenangan Internal PDI Perjuangan Kota Bekasi pasangan Tri Adhianto-Harris Bobihoe, Nicodemus Godjang dalam keterangannya Kamis (13/2).
Baca juga : Wali Kota Depok Terpilih Jadi Dewan Penasihat
Sejak awal, Ia sudah memprediksi jika mutasi di Bapeda itu sangat politis, tidak sesuai kemampuan pejabatnya.
"Ya, hasilnya kan kita lihat sendiri. Orang-orang yang punya kompetensi justru digeser, diganti oleh pejabat yang tidak punya kemampuan," tegas Nico.
Mantan Anggota DPRD Kota Bekasi ini pun menegaskan, bahwa pengaruh penurunan PAD itu sangat besar bagi kelangsungan roda pemerintahan. Apalagi, kata dia, sekitar 8.000 an TKK sudah terangkat menjadi PPPK. Yang mana, lanjut dia, beban APBD semakin besar.
Baca juga : Sekjen Gerindra Ingatkan Kepala Daerah Terpilih Di Lampung Tak Korupsi
"Jadi, pengaruhnya sangat besar. Kepala daerah terpilih harus kerja keras. Efesiensi anggaran tentunya harus dilakukan, jika tidak, bisa-bisa defisit. Dan ini menjadi kerugian buat warga masyarakat Kota Bekas. Dan dengan turunnya capaian PAD juga, tentunya berdampak bagi tunjangan PPPK,"ungkapnya.
Untuk itu, Nico meminta agar Walikota terpilih, Tri harus segera evaluasi, khususnya di OPD Bapenda.
"Pak Tri harus evaluasi total. Jika tidak yang rugi masyarakat," katanya sembari menegaskan jika di banyak OPD juga penempatan eselon II dan III tidak sesuai dengan kompetensinya.
Baca juga : Pram-Rano Selangkah Lagi Masuk Balaikota
"Evaluasi total. OPD yang tidak mencapai target dan tidak sesuai kompetensi harus dirombak," tutupnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.