RM.id Rakyat Merdeka - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menambah kapasitas MRT (Mass Rapid Transit), Transjakarta dan LRT (Light Rail Transit). Pasalnya, kebijakan menggratiskan 15 golongan warga berpotensi menambah jumlah penumpang pada transportasi umum tersebut.
Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menilai, kebijakan ini langkah positif yang memudahkan akses transportasi bagi kelompok masyarakat yang memiliki peran penting.
Hal ini dapat mengurangi beban biaya transportasi dan meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan sosial dan keagamaan.
Namun, agar kebijakan ini efektif, menurut Rio, perlu ada kejelasan mengenai kriteria dan mekanisme verifikasi bagi 15 golongan yang berhak.
Baca juga : Tenis ATP 500 Mexican Open 2025, Petenis Elite Berguguran
“Transparansi dalam proses ini sangat penting untuk menghindari potensi penyalahgunaan atau ketidakadilan,” kata Rio kepada Rakyat Merdeka, Rabu (26/2/2025).
Selain itu, dengan perluasan jumlah penerima manfaat, Rio mendorong Pemprov memastikan kapasitas armada dan kualitas layanan moda transportasi tersebut tetap terjaga.
“Hal ini penting agar kenyamanan seluruh pengguna tidak terganggu,” ujarnya.
Menurut Rio, kebijakan ini sebaiknya disertai evaluasi berkala untuk mengukur sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat. Umpan balik dari penerima manfaat juga penting untuk perbaikan dan penyesuaian kebijakan di masa depan.
Baca juga : Luna Maya, Rencana Menikah, Bikin Daftar Tamu
“Saya mengimbau dilakukan sosialisasi sekaligus edukasi kebijakan ini secara merata. Tentunya dengan pembahasaan yang mudah dipahami oleh semua golongan yang berhak,” imbaunya.
Sosialisasi maupun edukasi ini akan memastikan bahwa informasi tentang fasilitas tersebut dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan berhak.
Implementasi perluasan layanan transportasi gratis ini merupakan wujud nyata dari janji Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno. Saat kampanye, Pramono-Rano berjanji akan memperluas layanan transportasi gratis.
Rano Karno menegaskan, layanan transportasi gratis ini tidak terbatas untuk pengurus masjid (marbot). Namun, berlaku untuk seluruh pengurus rumah ibadah, termasuk gereja, pura, vihara dan klenteng di Jakarta.
Baca juga : Hasto Senang Banyak Yang Kasih Kopi Dan Teh
Perluasan ini, lanjut dia, untuk memberikan dukungan kepada para pengurus rumah ibadah melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat tanpa terbebani biaya transportasi.
Saat ini, Pemprov tengah menyusun mekanisme pendaftaran dan verifikasi data melalui koordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta serta lembaga keagamaan terkait.
“Kami berharap, kebijakan ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh seluruh pengurus rumah ibadah. Proses teknis sedang kami finalisasi agar pelaksanaan program ini tepat sasaran dan berjalan lancar,” ucapnya. [DRS]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.