RM.id Rakyat Merdeka -
Direktur Keuangan Perumda Dharma Jaya Deni Alfianto Amris menepis tudingan adanya dugaan manipulasi pajak yang menyeret nama perusahaan daerah pangan milik Pemprov DKI Jakarta tersebut. Ia menegaskan, seluruh kewajiban perpajakan Dharma Jaya telah dilaporkan secara berkala dengan melampirkan data audit independen kepada Kantor Pelayanan Pajak.
“Dugaan manipulasi pajak itu tidak benar. Kami selalu menjaga reputasi dan integritas dengan memastikan pelaporan pajak sesuai aturan dan transparan,” ujar Deni dalam keterangan resminya, Jumat (12/9/2025).
Baca juga : Mensos Jenguk Korban Unjuk Rasa, Pastikan Bantuan Dan Rehabilitasi
Deni juga menjelaskan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti seluruh catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pelaksanaan program subsidi pangan murah. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 2/LHP/XVIIUKT/1/2024 tanggal 26 April 2024, kata dia, telah ditindaklanjuti sepenuhnya pada Mei 2024.
Sebagai bukti keseriusan dalam memperbaiki tata kelola, Dharma Jaya bahkan telah meraih sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan ISO 45001 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
“Ini menunjukkan manajemen kami semakin baik dan temuan BPK justru kami jadikan sarana untuk memperkuat tata kelola,” katanya.
Baca juga : Menhan Pastikan Aparat Tindak Tegas Perusak Fasilitas Umum Dan Pelaku Penjarahan
Menurut Deni, Dharma Jaya memiliki sistem audit internal yang bersifat proaktif dengan memanfaatkan teknologi informasi terintegrasi, realtime, dan akurat. Hal tersebut mampu meminimalkan risiko perbedaan data keuangan maupun entry ganda.
“Internal audit tidak hanya mengevaluasi masa lalu, tapi juga ikut mendesain SOP dan menjadi kontrol pelaksanaan. Bahkan setiap tahun kami melibatkan auditor eksternal dan BPKP untuk memastikan aspek kepatuhan dan kinerja berjalan baik,” ujarnya.
Menanggapi kekhawatiran publik terkait temuan BPK, Deni menekankan bahwa hal itu merupakan fungsi kontrol lembaga negara yang harus ditindaklanjuti, bukan dipandang sebagai aib.
Baca juga : Hari Perumahan Nasional 2025, Ibas Tegaskan Komitmen Pada Keadilan Sosial
“Kepercayaan masyarakat kami jaga dengan keterbukaan informasi dan tata kelola yang baik. Monitoring dilakukan rutin oleh SPI, Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, BPKP, hingga Inspektorat,” katanya.
Lebih jauh, Deni menegaskan komitmen Dharma Jaya untuk terus memperbaiki tata kelola agar tidak menimbulkan beban politik maupun sosial bagi Pemprov DKI Jakarta. “Justru perbaikan tata kelola yang berkesinambungan adalah solusi agar BUMD lebih profesional, sehat secara finansial, dan tetap mampu menjalankan mandat sosial,” ujarnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.