RM.id Rakyat Merdeka - Pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dilakukan Pemerintah Pusat ternyata memberikan dampak. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta bakal dikoreksi.
APBD 2026 yang sebelumnya ditetapkan Rp 95,35 triliun, turun menjadi Rp 81,3 triliun. Penyesuaian APBD ini membuat sejumlah alokasi anggaran terdampak, termasuk Program Subsidi Pangan.
Kendati begitu, Ketua DPRD DKI Khoirudin memastikan, Program Subsidi Pangan yang mencakup bantuan daging dan susu bagi warga miskin, tetap berlanjut.
Meski mengalami penyesuaian Rp 300 miliar, menurut Khoirudin, itu bukan pengurangan atau penghapusan. Hanya perubahan waktu penganggaran.
Baca juga : Paulus Tanos Ajukan Praperadilan, KPK Maju Tak Gentar
“Karena pada September, Oktober, November dan Desember 2026 akan dianggarkan kembali melalui APBD Perubahan,” jelas Khoirudin, Kamis (30/10/2025).
Khoirudin menyatakan, penyesuaian tersebut tidak akan mempengaruhi penerimaan warga terhadap Program Pangan Bersubsidi. Dia menegaskan, DPRD bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan terus menjaga agar program ini tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi warga.
“Tidak ada pengaruhnya. Dari Januari sampai Agustus, masyarakat tetap menerima bantuan. Untuk September sampai Desember, kami siapkan kembali dalam pembahasan anggaran perubahan pada Juli,” ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Anggota DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo menegaskan, anggaran Program Pangan Bersubsidi tidak semestinya berkurang.
Baca juga : Arsenal Tak Ada Lawan
Menurut Francine, pengurangan alokasi justru berpotensi mengurangi jumlah penerima manfaat yang selama ini sangat bergantung pada program tersebut.
Sebab, subsidi pangan merupakan salah satu bentuk kehadiran Pemprov DKI dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di tengah fluktuasi harga bahan pokok.
“Kami berpandangan, pangan bersubsidi tidak boleh dikurangi,” kata politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.
Hal senada disampaikan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Bun Joi Phiau. Bun menilai, APBD DKI 2026 yang disepakati jauh dari harapan dan kurang menunjukkan keberpihakan terhadap kesejahteraan masyarakat. Khususnya terkait Program Pangan Bersubsidi.
Baca juga : Hajar Wakil India, Putri KW Masuk Final
Bun menyayangkan, pemangkasan anggaran Program Pangan Bersubsidi sebesar Rp 300 miliar. Dari yang sebelumnya sudah ditetapkan Rp 955 miliar, menjadi Rp 655 miliar.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.