RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Dwi Rio Sambodo mendukung kebijakan ini.
Rio menilai, kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi beban hidup pekerja formal berpenghasilan rendah, yang sebagian besar pendapatannya habis untuk transportasi dan tempat tinggal.
“Tujuannya mulia untuk mendorong produktivitas dan menjaga daya beli,” kata Anggota Komisi B Bidang Perekonomian yang salah satu tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) meliputi Dinas Perhubungan serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kepada RM.id Senin (10/11/2025).
Baca juga : Pemprov DKI Lanjutkan Pengerukan Kali Di Jakarta
Apalagi, lanjut dia, sasaran kebijakan ini spesifik dan terukur, yakni pekerja formal pemegang Kartu Pekerja Jakarta (KPJ). Namun dia mengingatkan Pemprov perlu memulai dengan data yang terdata dengan baik.
“Memang terdapat potensi gap dengan pekerja non formal, namun perlu dipahami bahwa perluasan sasaran kebijakan harus dilakukan secara bertahap,” ujarnya.
Menurut Rio, keadilan sosial tidak selalu berarti memberikan hal yang sama kepada semua orang, tapi memberikan kepada yang paling membutuhkan.
Baca juga : Banyak Yang Bergaji Kecil, ASN DKI Jakarta Gratis Naik Transportasi Umum
Karena itu, meski terlihat mampu, pekerja dengan gaji Rp 6,2 juta sebenarnya masuk dalam kategori urban poor atau rentan secara ekonomi apabila dilihat dari biaya hidup di Ibu Kota.
“Kebijakan ini adalah bentuk perlindungan bagi kelompok tersebut,” tegasnya.
Ke depan, Rio mendorong Pemprov untuk segera merancang skema bantuan transportasi yang inklusif bagi pekerja non formal dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Baca juga : Kalahkan Kota Besar Di Asia, DPRD DKI Jempolin Sistem Transportasi Jakarta
“Sebagai anggota Komisi B saya akan mengawal dan mendorong agar kebijakan ini dapat diperluas cakupannya secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran,” ungkapnya.
Rio juga meminta dilakukan evaluasi berkala untuk memastikan kebijakan tepat sasaran, efektif mengurangi kemacetan, serta tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Pemprov DKI Jakarta juga sebaiknya dapat melaporkan evaluasi setelah kebijakan berjalan beberapa waktu,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.