RM.id Rakyat Merdeka - Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta menyampaikan interupsi kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam rapat paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025.
Interupsi tersebut menyoroti pelaksanaan program sekolah gratis yang dinilai perlu diperluas, ditingkatkan, serta dipastikan tepat sasaran bagi masyarakat kurang mampu.
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI-P, Agustina Hermanto atau Tina Toon, membuka penyampaiannya dengan apresiasi terhadap kinerja pemerintah provinsi.
“Saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, dan juga seluruh jajaran Pemprov atas beberapa program yang telah ditunaikan, terutama juga yang berhubungan dengan janji-janji kampanye Pak Gub dan Pak Wagub," kata Tina Toon di DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Ia juga menyoroti peningkatan jumlah sekolah gratis yang cukup signifikan dalam setahun terakhir.
Baca juga : BPJS Ketenagakerjaan Sosialisasikan Program Lewat Mobil Keliling di Kawasan BKT
“Jadi tahun lalu itu 2024 ada 40 sekolah, dan tahun ini ada 103 sekolah gratis gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti kalau kami sih mintanya nambah jadi 200, Pak, gitu. Tapi mudah-mudahan lancar dan betul-betul sesuai mekanisme," jelasnya.
Tina Toon turut mengapresiasi dukungan anggaran dan kerja sama antara eksekutif dan legislatif dalam merealisasikan program tersebut.
“Dan tidak terlepas juga dari peran perjuangan kawan-kawan DPRD semuanya, terutama pembahasan di Komisi E yang memprioritaskan juga program ini gitu ya, sehingga 250 miliar sekian digelontorkan untuk program sekolah swasta gratis," jelasnya.
Ia juga menjelaskan skema bantuan pendidikan yang saat ini berjalan di Jakarta.
“Kita punya tiga skema bantuan pendidikan, ada 1.799 sekolah negeri, ada 707.477 KJP, dan juga ada sekolah swasta gratis sekarang 103. Yang diharapkan adalah anggaran bertambah, program bertambah, penerimaan manfaat juga bertambah," tambahnya.
Baca juga : Stafsus Menag Apresiasi Paskah Nasional 2026: Memperkokoh Harmoni & Keberagaman
Senada dengan itu, Ketua Komisi E DPRD DKI dari Fraksi PKS, Subki, mendorong agar program sekolah gratis menyasar sekolah berbasis madrasah.
“Tapi saya ingin menyampaikan bahwa ini baru langkah pertama, karena masih banyak sekolah yang perlu mendapatkan perhatian dari Pemprov DKI Jakarta. Mohon dicatat, jangan lupa, di Jakarta juga ada pendidikan yang di bawah koordinasi Kementerian Agama, Madrasah. Mereka adalah anak Jakarta, mereka juga membayar pajak kepada kita," katanya.
Sementara itu, anggota DPRD DKI dari Fraksi PAN, Lukmanul Hakim, menyoroti masih tingginya angka putus sekolah di Jakarta.
“Alhamdulillah berkat perjuangan teman-teman legislatif terselenggaranya sekolah gratis. Namun perlu diingatkan dalam pertanggungjawaban LKPJ Gubernur tahun ini, bahwasanya Pak Gubernur, di Jakarta masih banyak anak yang putus sekolah," katanya.
Lukmanul secara khusus menyoroti kondisi di wilayah tertentu yang masih membutuhkan perhatian serius.
Baca juga : Lawan Persijap, Kabau Sirah Wajib Menang Demi Keluar dari Zona Merah
“Di daerah Cengkareng masih banyak anak putus sekolah. Di mana harapan anak-anak bangsa kita ini ke depannya? Semoga bersama jajaran seluruhnya, tidak ada lagi putus sekolah di Jakarta," imbuhnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menjelaskan bahwa 40 sekolah telah lebih dulu menjalankan program tersebut hingga akhir tahun ajaran.
“Sekolah gratis yang sudah jalan itu 40 sekolah. 40 sekolah baru sampai tahun ajaran ini sampai bulan Juni. Terus nanti mulai bulan Juni, tambahannya ada 63 sekolah. Jadi totalnya 103 sekolah,” ujar Nahdiana saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.