RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan penyesuaian anggaran tidak mengurangi kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial (bansos). Program penting itu ditargetkan berjalan sesuai rencana.
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp 79,56 triliun. Angka tersebut turun dibandingkan APBD murni 2026 yang mencapai Rp 81,32 triliun.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Basri Baco mengatakan, penurunan anggaran dipengaruhi sejumlah program yang tidak dapat dilaksanakan, serta belum maksimalnya beberapa pos Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Memang turun sedikit dari apa yang direncanakan,” ujar Baco, Selasa (22/9/2026).
Baca juga : Norwegia Vs Portugal: Haaland Vs Ronaldo
Nilai Perubahan APBD 2026, sedikit lebih rendah dibandingkan hasil kesepakatan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dalam pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebesar Rp 79,596 triliun.
Meski mengalami penurunan, Baco berharap, kondisi tersebut tidak berdampak signifikan terhadap pembangunan.
“Semoga hak-hak rakyat Jakarta, bisa tetap kita penuhi,” kata Baco.
Baco pun mengingatkan Pemprov DKI agar segera menuntaskan tahapan pengundangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD 2026.
Baca juga : Jaga Spirit MotoGP, Mugello Tuan Rumah GP Italia Hingga 2031
Dengan begitu, program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat segera dijalankan hingga akhir tahun.
“Dengan target persentase penyerapan yang tinggi, demi pelayanan dan pengabdian terhadap masyarakat Jakarta,” ujarnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, dalam penyampaian pendapat akhir Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD 2026, menyatakan bahwa penyesuaian anggaran, tetap menjaga layanan dasar masyarakat. Terutama mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.
Rano berharap, persetujuan Perubahan APBD 2026 dapat menjaga momentum perekonomian Jakarta, sekaligus memastikan program dan kegiatan yang telah direncanakan, tetap berjalan sesuai target.
Baca juga : 1 Dolar Kembali Dekati Rp 18.000, Airlangga: Kita Monitor
“Dengan adanya persetujuan Dewan terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, eksekutif berharap, perekonomian Jakarta tahun 2026 terus meningkat, dan seluruh program serta kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana,” katanya.
Rano pun menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD DKI atas pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026. Dia mengatakan, berbagai saran dan rekomendasi Dewan akan menjadi catatan bagi jajaran eksekutif untuk ditindaklanjuti.
Menurut Rano, kemitraan antara eksekutif dan legislatif perlu terus dijaga, agar menghasilkan program strategis yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Persetujuan Perubahan APBD 2026, diharapkan mendukung pembangunan Jakarta sebagai kota global, sekaligus pusat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan mensejahterakan warga. [DRS]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.