RM.id Rakyat Merdeka - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyiapkan skema penambahan modal bagi PT Transportasi Jakarta (TransJakarta). Kebijakan penguatan permodalan BUMD transportasi tersebut seiring dengan perluasan mandat baru untuk menyediakan layanan konektivitas hingga ke wilayah Kepulauan Seribu.
Pramono mengonfirmasi bahwa besaran tambahan penyertaan modal untuk TransJakarta saat ini tengah dimatangkan oleh jajaran terkait.
“TransJakarta modalnya perlu ditingkatkan. Karena memang dengan tugas baik itu untuk TransJakarta sendiri maupun TransJabodetabek, dan nanti akan mendapatkan tugas tambahan untuk TransJakarta bagian laut Kepulauan Seribu, modal untuk TransJakarta size-nya pasti harus diperbesar,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta.
Baca juga : Kasus Influenza dan ISPA Naik 15 Persen, Pemprov DKI Tegaskan Masih Aman
Pramono menjelaskan, ekspansi TransJakarta kini tidak lagi terbatas pada wilayah daratan Jakarta sesuai semangat awal pembentukannya. Kehadiran armada TransJabodetabek yang telah melintasi batas administratif wilayah penyangga menjadi pijakan awal untuk memperluas jangkauan operasional hingga ke wilayah perairan.
“Saya sudah menyetujui bahwa TransJakarta itu tidak semata-mata seperti akta pendiriannya hanya untuk Jakarta,” tegas Pramono.
Selama ini, alokasi anggaran penyeberangan dan angkutan laut menuju Kepulauan Seribu berada di bawah naungan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Melalui alih kelola ke korporasi BUMD, Pramono optimistis tata kelola dan efisiensi moda transportasi laut bagi warga kepulauan akan semakin profesional.
Baca juga : Pemkot Bogor Minta Hibah Truk Sampah dan Damkar ke Pemprov DKI
TransJakarta kini mulai mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung penyeberangan. Sejumlah pulau permukiman pun disiapkan untuk menjadi titik simpul penyeberangan utama. “Di Kepulauan Seribu kan kita sudah tahu beberapa pulau yang akan menjadi terminal utama, sebagai contoh Pulau Tidung, Pulau Pari, dan Pulau Pramuka,” bebernya.
Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta tengah mengkalkulasi skema tarif dan integrasi bagi 15 golongan masyarakat penerima manfaat transportasi gratis. Hal ini dilakukan agar beban pembiayaan daerah tetap terukur dan tepat sasaran.
“Sebab kalau angkutan ke Kepulauan Seribu semuanya gratis karena yang naik warga setempat, beban sepenuhnya ditanggung Pemerintah DKI Jakarta. Jadi, kita akan melakukan perhitungan untuk penyesuaian itu,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.