Sebelumnya
Dalam konteks pemeriksaan kendaraan, pengajar Branding ini menilai, petugas perlu menjelaskan alasan penghentian, ketentuan yang berlaku, prosedur penindakan, dan hak pengendara. Sebaliknya, masyarakat juga perlu memahami bahwa keberadaan ETLE tidak berarti seluruh bentuk penindakan langsung oleh petugas otomatis dilarang.
“Teknologi seharusnya membantu memperjelas prosedur, bukan menciptakan kebingungan baru. Ketika masyarakat belum memahami mekanisme penindakan, itulah kesempatan bagi kepolisian untuk memperkuat edukasi,” katanya.
Peneliti Developing A National Strategy for Enabling, Sharing and Seeding Meaningful Community Centered Connectivity in Rural Indonesia ini menilai, peristiwa tersebut relevan dengan arah kepemimpinan Kapolri yang memperkenalkan slogan “Polisi Bersama Masyarakat”.
Baca juga : Di Forum Digital Dunia, Akademisi UI Soroti Arah Baru Polri Lindungi Rakyat
Menurutnya, slogan tersebut memiliki makna strategis karena menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai objek penegakan hukum, tetapi sebagai mitra dalam menjaga ketertiban dan mengawasi kualitas pelayanan.
“Semangat Polisi Bersama Masyarakat akan semakin kuat ketika diwujudkan dalam pengalaman sehari-hari. Masyarakat merasa didengar, petugas memperoleh perlindungan melalui pemeriksaan yang adil, dan setiap persoalan diselesaikan berdasarkan fakta,” ujarnya.
Devie juga mengapresiasi arah Kapolri yang menekankan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, dan kedekatan dengan masyarakat. Menurutnya, jajaran lalu lintas memiliki posisi penting dalam mewujudkan arah tersebut karena merupakan salah satu wajah kepolisian yang paling sering berinteraksi langsung dengan warga.
Baca juga : PERADI Profesional Gandeng UI, Siapkan Pendidikan Advokat Berkualitas
“Bagi banyak orang, pengalaman bertemu polisi bukan terjadi di ruang konferensi pers, melainkan di jalan raya. Satu interaksi yang profesional dapat memperkuat kepercayaan. Sebaliknya, satu pengalaman yang buruk dapat membentuk persepsi yang bertahan lama,” serunya.
Dalam presentasinya, Devie juga memperkenalkan NGOPI Protocol, pendekatan yang menekankan pentingnya mendengarkan kebutuhan, mempertemukan pihak terkait, membuka ruang partisipasi, menguji solusi, dan memperbaikinya bersama masyarakat, yang dinilai relevan bagi komunikasi kepolisian.
Menurutnya, keberhasilan kepolisian dalam era digital bukan ditentukan oleh kemampuan menghilangkan seluruh kritik, melainkan oleh kemampuannya mengelola kritik menjadi perbaikan yang dapat dirasakan masyarakat.
Baca juga : Cegah Pelanggaran Lawan Arus, Ditlantas Polda Metro Jaya Perkuat Pengawasan
“Polisi yang dipercaya bukan polisi yang tidak pernah dipertanyakan, tetapi polisi yang mampu menjawab pertanyaan dengan fakta, menjalankan kewenangan dengan adil, dan memperbaiki pelayanan dengan sungguh-sungguh.”
Dari GDF II, tegas Devie lagi, dia mengaku semakin percaya, bahwa teknologi dapat mempercepat penyebaran informasi, tetapi tidak dapat menggantikan kejujuran dan keadilan. Viral boleh menjadi awal perhatian, namun, verifikasi harus menjadi jalan penyelesaian, dan pelayanan yang adil harus menjadi tujuan. Sebab kepercayaan tidak tumbuh karena masyarakat berhenti bertanya, melainkan karena institusi terus memberikan alasan untuk dipercaya.
"Polisi bersama masyarakat, menjaga hukum dengan ketegasan, merawat kepercayaan dengan keadilan,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.