RM.id Rakyat Merdeka - Terobosan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggelar rapat terbatas (ratas) di tingkat kecamatan mendapat apresiasi Koordinator Presidium Gerakan Kolaborasi Jakarta (GKJ), Adjie Rimbawan.
Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat koordinasi pemerintahan sekaligus memastikan program pembangunan berjalan lebih efektif.
Namun, Adjie mengingatkan agar ratas tidak hanya menjadi forum koordinasi internal jajaran pemerintah. Gubernur juga perlu berdialog langsung dengan masyarakat untuk mendengar aspirasi dan mengetahui persoalan yang mereka hadapi.
Menurut dia, unsur masyarakat seperti Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), ketua RT/RW, tokoh agama, dan tokoh masyarakat perlu diberi ruang menyampaikan masukan serta evaluasi terhadap program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Baca juga : Pramono Prioritaskan Puskesmas Pembantu Cideng dan Revitalisasi Sekolah Gambir
"Ratas di kecamatan sudah merupakan langkah yang sangat baik. Akan lebih efektif jika Pak Gubernur juga berdialog dengan perwakilan warga untuk mengetahui apakah program Pemprov DKI sudah dirasakan manfaatnya dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," kata Adjie, Selasa (10/11/2026).
Dia menilai keberhasilan program pemerintah tidak cukup diukur dari laporan administratif, serapan anggaran, maupun indikator kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Pemerintah juga perlu memperhatikan kepuasan masyarakat, kualitas pelayanan publik, dan kesesuaian program dengan kebutuhan warga.
Adjie menyebut, dialog langsung dapat mengungkap persoalan di lapangan, mulai dari pelayanan publik, lingkungan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, infrastruktur, hingga pemberdayaan masyarakat.
Baca juga : Pramono Anung Percepat Pengerukan Ciliwung 648 Meter, Cegah Banjir ke Istana
"Masukan warga sangat penting karena mereka yang bersentuhan langsung dengan pelayanan pemerintah. Dari sana bisa diketahui apakah kebijakan sudah berjalan sesuai tujuan atau masih menemui kendala," ujarnya.
Adjie menambahkan, forum tersebut sekaligus dapat menjadi sarana mengevaluasi kinerja OPD dan memastikan kebijakan pemerintah provinsi diterapkan hingga tingkat kelurahan.
"Pak Pram tidak hanya mendapatkan laporan dari jajaran birokrasi, tetapi juga memperoleh gambaran langsung dari masyarakat sebagai penerima manfaat utama pembangunan," imbuhnya.
Karena itu, Adjie mendorong agar ratas di kecamatan dikembangkan menjadi forum evaluasi partisipatif dengan melibatkan perwakilan masyarakat secara proporsional.
Baca juga : KJP Plus & KJMU Tahap II 2026 Tuntas, Pramono: 707 Ribu Siswa Terima Bantuan
"Kami ingin Pak Gubernur terhindar dari pola Asal Bapak Senang (ABS). Jangan hanya mendengar paparan jajarannya. Ratas juga bisa menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan keluhan, termasuk terkait kinerja pejabat di wilayah," tegasnya.
Dia berharap, keterlibatan masyarakat membuat komunikasi antara Pemprov DKI dan warga semakin terbuka. Dengan begitu, pemerintah dapat menerima masukan secara langsung dan masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan evaluasi pelayanan.
"Keberhasilan pemerintahan bukan semata-mata diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi sejauh mana program itu membawa perubahan nyata bagi kehidupan warga Jakarta," pungkas Adjie.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.