Pram Diminta Gali Sumber PAD Dan Tekan Kebocoran

RM.id  Rakyat Merdeka - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan pinjaman sebesar Rp 3,66 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), mendapat sorotan Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Josephine Simanjuntak.

Dia meminta Pemprov DKI membuka secara transparan seluruh rincian skema pembiayaan tersebut. Mulai dari besaran bunga, persyaratan pinjaman, hingga mekanisme pengembaliannya.

Menurut Josephine, rencana penarikan utang yang disampaikan Pemprov DKI belum disertai penjelasan memadai mengenai konsekuensi fiskal yang harus ditanggung daerah. Padahal, keputusan berutang berpotensi membebani keuangan daerah dalam jangka panjang dan pada akhirnya berdampak kepada warga Jakarta.

“Ketika kita berutang, masyarakat yang menanggung konsekuensinya. Sementara bunga pinjaman SMI belum diketahui secara pasti,” ujar Josephine, dalam keterangannya, Kamis (5/11/2026).

Baca juga : Mendung Di Langit City

Dia meminta Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) memaparkan secara rinci persyaratan pinjaman, perbandingan biaya pembiayaan, serta simulasi kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Dia juga meminta BPKD menyiapkan skenario efisiensi belanja, apabila rencana pinjaman tersebut tidak terealisasi atau tidak mendapat persetujuan. Dengan begitu, program prioritas daerah tetap bisa berjalan tanpa sepenuhnya bergantung pada pembiayaan utang.

Tak hanya itu, Josephine mendorong BPKD bersama Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) menggali sumber pembiayaan alternatif. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan aset milik Pemprov DKI perlu diperkuat untuk meningkatkan penerimaan, sekaligus menekan potensi kebocoran pendapatan. “Saya tidak mau Jakarta berutang terlalu kencang, sementara kondisi rakyat masih seperti sekarang,” ingatnya.

Josephine menilai, indikator ekonomi makro Jakarta belum sepenuhnya mencerminkan kondisi pelayanan dasar yang bagus. Contohnya, masih ada fasilitas sekolah yang membutuhkan rehabilitasi, termasuk layanan Puskesmas yang belum sepenuhnya memadai.

Karena itu, menurutnya, Pemprov DKI harus benar-benar mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, sebelum menambah beban fiskal melalui pinjaman baru.

Baca juga : Kaki Patah Di Qatar, Debut Bagnaia Terancam

Dengan postur sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 sebesar Rp 82,89 triliun, Josephine meminta Pemprov DKI menyampaikan proyeksi penerimaan daerah dan skema pembayaran pinjaman secara terukur, sebelum anggaran ditetapkan. Bukan sekadar asumsi atau proyeksi optimistis.

“Transparansi dan kehati-hatian fiskal diperlukan, agar kebijakan utang tidak mengurangi kemampuan Pemprov DKI dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” ingat Josephine.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, besaran pinjaman yang akan diajukan kepada PT SMI masih dalam pembahasan. Pemprov DKI masih melakukan perhitungan dengan mempertimbangkan sumber pembiayaan lain, terutama Dana Bagi Hasil (DBH).

“Nominal pinjaman belum bisa diumumkan, karena masih menunggu kepastian alokasi DBH untuk Jakarta,” ucapnya, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (4/11/2026).

Baca juga : Kekuasaan Netanyahu Makin Di Ujung Tanduk

Dia menjelaskan, kekurangan kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur akan dipenuhi melalui dua sumber, yakni DBH kurang bayar dan pinjaman dari PT SMI jika memang diperlukan.

Pramono juga mempertimbangkan penerbitan obligasi daerah yang masih menunggu persetujuan pemerintah pusat. Dia menyebut, Pemprov DKI bersama DPRD telah membahas alternatif pembiayaan tersebut, untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di Ibu Kota. “Mudah-mudahan saja suku bunganya murah,” harap Pram. [DRS/RAA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.