RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) masuk jajaran empat besar menteri dengan kinerja terbaik di Kabinet Pemerintahan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin.
Direktur Eksekutif Institut riset dan konsultan sosial, ekonomi, dan politik nasional Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa mengatakan, pihaknya melakukan survei terhadap kepuasan kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi.
Dalam survei bertajuk Refleksi Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik Menjelang Pemilu 2024 yang dilakukan pada 18-26 Desember 2022 ini, publik ikut memberikan penilaian terhadap kinerja para menteri.
Baca juga : PPKM Dicabut, Jokowi Minta Masyarakat Tetap Pakai Masker
Hasilnya, Mentan SYL berada di posisi empat menteri dengan kinerja terbaik dengan 10,74 persen. Adapun Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berada di peringkat teratas dengan 19,59 persen, disusul Menteri Sosial Tri Rismaharini 17,46 persen, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto 14,67 persen.
Sementara di posisi kelima, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 10,08 persen, kemudian Mendikbudristek Nadiem Makariem 9,59 persen, Menteri BUMN Erick Thohir 8,11 persen, Menko Polhukam Mahfud MD 2,21 persen, Menkumham Yasonna H Laoly 1,23 persen, dan Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim Iskandar 1,07 persen.
“Survei menggunakan metode multistage random sampling (MRS) dengan wawancara langsung terhadap 1.220 responden. Margin of error sebesar tercatat 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen,” ucapnya.
Baca juga : Momen Seru Jokowi Nonton Basuki Dan Ridwan Kamil Main Gateball
Herry juga mengungkapkan mayoritas masyarakat mengaku puas terhadap kinerja ekonomi Pemerintah dengan meraih 53 persen, sedangkan yang kurang puas sebesar 43 persen, serta tidak menjawab/tidak tahu sebanyak 3 persen. Menurutnya, tingkat kepuasan masyarakat yang begitu tinggi ini dipengaruhi oleh mayoritas yang menganggap kebijakan ekonomi telah meningkatkan taraf perekonomian pribadi dan atau keluarga sebesar 52 persen.
Sementara itu, pengamat kebijakan Pangan, Razikin Juraid angkat bicara soal gonjang-ganjing impor beras. Menurutya, kebijakan ini terjadi lantaran ada pihak tertentu yang tidak percaya bahwa data produksi padi yang digunakan Kementerian Pertanian (Kementan) bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Razikin bilang, Pemerintah sejatinya sudah punya kebijakan Satu Data Indonesia untuk tata kelola data Pemerintah dalam menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antara instansi. Sayangnya keputusan yang diambil tidak mengacu data BPS yang jelas menyebutkan produksi beras dalam negeri surplus 7 juta ton.
Baca juga : Komisi Energi DPR Siap Bantu Jokowi Akselerasi Kebijakan Energi Terbarukan
“Jangan sampai menyalahkan data BPS, ada maksud untuk dorong impor,” tegasnya.
BPS, lanjut dia, telah mengeluarkan data produksi beras setiap tahunnya, dimana di tahun 2019 terdapat surplus beras 2,38 juta ton, 2020 surplus 2,13 juta ton, tahun 2021 surplus 1,31 juta ton dan 2022 surplus 1,74 juta ton. Artinya, setiap tahun kinerja sektor pertanian Indonesia mampu menghasilkan surplus beras. Fakta di lapangan pun membuktikan beras selalu tersedia dan aman-aman saja karena tidak pernah ada gejolak kelangkaan di masyarakat, apalagi di tengah dampak Covid-19.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.