RM.id Rakyat Merdeka - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi mengumumkan menerima tawaran mengelola tambang yang disodorkan Pemerintah. Namun, Muhammadiyah memastikan tidak mencari untung dari pengelolaan tambang tersebut. Jika dalam pengelolaan tambang nanti menyebabkan kerusakan lingkungan, Muhammadiyah berjanji akan mengembalikan tambang tersebut.
Pengumuman ini disampaikan PP Muhammadiyah dalam konferensi pers, usai Konsolidasi Nasional, di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Minggu (28/7/2024). Konsolidasi ini diikuti Seluruh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Majelis, Lembaga, Biro, hingga Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir menyatakan, pihaknya akan mengelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan asas pro kesejahteraan, keadilan sosial, serta lingkungan. Ia memastikan, keuntungan bisnis ini akan disalurkan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan demi Muhammadiyah semata.
“Kami tidak mengejar keuntungan. Kalau mikir diri sendiri, insya Allah kami, Muhammadiyah sudah cukup,” ucap Haedar.
Haedar juga menjelaskan, keputusan menerima tawaran pengelolaan tambang diambil setelah melakukan kajian mendalam berdasarkan ilmu agama yang mengatur tentang maslahat hidup. Selama kajian, banyak pro dan kontra di internal Muhammadiyah.
Baca juga : Jokowi Tak Mau Cuma Dinikmati Pengusaha
Pihak yang kontra memiliki argumentasi terkait masalah lingkungan dan pengelolaan tambang yang berpotensi menimbulkan kerusakan hingga merugikan masyarakat setempat. Sementara, pihak yang pro memiliki argumentasi mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan tentang nilai positif dari pengelolaan tambang.
Pada akhirnya, kata Haedar, seluruh warga Muhammadiyah sampai pada satu kesimpulan untuk menerima tawaran dari Pemerintah berdasarkan berbagai pertimbangan yang menjadi satu kesatuan sikap organisasi. "Maka, kalau kami mengambil keputusan, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena tekanan sosial," jelasnya.
Haedar melanjutkan, demi kewaspadaan dan kecermatan menjalankan bisnis sumber daya alam agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan disparitas sosial, pihaknya membentuk tim pengelola tambang yang diketuai Muhadjir Effendy, yang saat ini menjabat Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal. Haedar menekankan, kapasitas Muhadjir dalam tim bukan sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). "Jadi mohon nanti jangan ditulis Menko PMK, nanti Istana pindah ke sini," candanya.
Terakhir, Haedar menyampaikan, meski Muhammadiyah punya berbagai pengalaman mengelola organisasi pendidikan, kesehatan, sosial, hingga bisnis, dunia pertambangan tetap menjadi tantangan tersendiri. "Kami akan kelola dengan cara seksama dengan mengeliminasi hal-hal yang problematik seperti yang berkembang di masyarakat," pungkasnya.
Di tempat yang sama, Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Prof Abdul Mu'ti menjelaskan kenapa keputusan ini baru dibuat sekarang, atau sekitar dua bulan setelah tawaran itu datang. Dia menerangkan, dalam menentukan sikap, perlu mendengarkan banyak masukan dari berbagai unsur di internal organisasi serta masyarakat. "Jadi, bukan karena bimbang," ujarnya.
Baca juga : Hari Ini, Presiden Terbang Solo-IKN
Ia memastikan, pengelolaan tambang akan disertai dengan pengawasan, evaluasi, hingga penilaian manfaat serta kerusakan bagi masyarakat sekitar. Selain itu, pihaknya bakal menggandeng mitra yang berpengalaman mengelola tambang. Tentunya dengan komitmen dan integritas yang tinggi, serta punya keberpihakan kepada masyarakat.
"Apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mafsadat (kerusakan), maka Muhammadiyah secara bertanggung jawab akan mengembalikan izin usaha pertambangan kepada Pemerintah," kata Guru Besar Pendidikan Islam UIN Syarif Hidayatullah ini.
Sementara itu, Muhadjir Effendy mengaku baru tahu dirinya ditunjuk sebagai ketua tim pengelola tambang Muhammadiyah. Oleh karena itu, dia belum bisa berkomentar banyak soal langkah-langkah selanjutnya. "Nanti tak kabari kalau sudah jalan," ujarnya, usai Konsolidasi Nasional Muhammadiyah tersebut.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan, izin pengelolaan pertambangan bukan cuma untuk pengusaha kelas kakap. Jokowi ingin semua anak bangsa, termasuk ormas keagamaan, merasakan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dengan ikut mengelola tambang.
"Kita ini ingin pemerataan ekonomi. Kita ingin keadilan ekonomi," kata Jokowi, di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat (26/7/2024).
Baca juga : Anies Senang Kalau Didukung Banteng
Kepala Negara lantas menceritakan awal mula dirinya merencanakan agar ormas keagamaan bisa ikut mengelola tambang. Kata Jokowi, pondok pesantren dan para pengurus masjid yang ditemuinya merasa butuh gebrakan baru dari Pemerintah.
"Banyak yang komplain kepada saya, Pak kenapa tambang-tambang itu hanya diberikan kepada yang besar-besar, perusahaan-perusahaan besar? Kami pun kalau diberikan konsesi itu (tambang) juga sanggup kok," ucapnya, menirukan permintaan yang dimaksud.
Kata Jokowi, kondisi itulah yang akhirnya mendorong Pemerintah membuat dan menerbitkan regulasi agar ormas keagamaan diberikan peluang untuk mengelola kekayaan alam Indonesia. "Namun bukan ormasnya (yang mengelola tambang secara langsung). Melainkan badan usaha yang ada di ormas itu, baik koperasi, maupun PT dan CV dan lain lain," pesannya.
Izin ormas keagamaan mengelola tambang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76/2024 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Isinya, tentang pengalokasian lahan bagi penataan investasi.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.