Dark/Light Mode

Dinamika KIM Jelang Pilkada

PAN Anggap Lumrah

Minggu, 28 Juli 2024 07:30 WIB
Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto
Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Amanat Nasional (PAN) tidak mempermasalahkan dinamika perbedaan jagoan dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk Pilkada Serentak 2024. Secara alamiah,dinamika tersebut selesai ketika memasuki batas akhir pendaftaran peserta di 29 Agustus 2024.

“Jadi biasa kalau sekarang hingar-bingar, tarik-menarik, kemudian mengajukan calon masing-masing itu biasa," kata Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto, di Jakarta, kemarin.

Dijelaskan, dinamika tersebut akan berakhir setelah berakhirnya proses penentuan pasangan calon kepala daerah di tingkat partai politik. Setiap parpol, memiliki mekanisme sendiri dalam menentukan jagoan di kontestasi pesta demokrasi. “Yang saya katakan tadi semua akan berakhirdengan sebuah keputusan yang tadi harus ada gubernur dan wakilnya, terma­suk syarat 20 persen itu harus terpenuhi," katanya.

Baca juga : Kemenkes Siapkan Sanksi

Wakil Ketua MPR ini mem­beri contoh dinamika antari partai KIM di bursa Pilkada Jakarta. Semisal, Partai Golkar menilai mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil cocok di Pilkada Jawa Barat, sedangkan Gerindra ingin Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. "Iya itu kan wacana seperti biasa. Kalau ada maunya di sini, maunya di sana kan," nilai Yandri.

Dia menilai, Pilkada merupakan relaksasi politik pasca Pilpres 2024. Peta politik pilkada sangat dinamis. Jadi, wajar jika partai di dalamnya termasuk PAN memiliki pandangan yang berbeda dengan partai lain di dalam KIM. "PAN ada beberapa Pilbup, itu sudah kami putuskan pasangannya tidak dengan KIM ada, tapi dengan KIM juga banyak.Nah oleh karena itu, isti­lah saya itu memang Pilkada ini relaksasi politik pasca Pilpres," terang Yandri.

Meskipun, PAN tidak me­nampik dapat berkoalisi dengan partai di luar KIM. Misalnya, dengan PDI Perjuangan (PDIP), Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), hingga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Jadi, tidak mutlak harus berkoalisi dengan partai dari KIM.

Baca juga : Resmi, PKS Usung Imam-Ririn Farabi

Memang, diutamakan bisa berkoalisi dengan partai dari KIM, tapi jika tidak ada titik temu, maka tidak bisa dipak­sakan. Pencalonan Pilkada tentu tidak lepas dari chemistry dan kearifan lokal.

"Jadi kadang-kadang tokoh yang akan maju di kontestasi pilkada itu, ya cocoknya sama A dan B, A ini kebetulan PAN, B ini kebetulan PKS. Kalau kita paksakan A dengan C, mereka nggak mau," ungkap Yandri.

Yandri mengatakan, fakta itulah yang terjadi di daerah menjelang Pilkada. Pencalonan di daerah sangat beragam. Artinya, bukan sesuatu yang tabu jika partai di KIM itu berpisah dalam dukungan di Pilkada, baik di kabupaten/kota maupun di pilkada di tingkat provinsi. "Jadi, sangat bergantung dengan kearifan lokal masing-masing," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.