Sebelumnya
“Kami tak khawatir. It’s OK. Enggak ada masalah,” kata Maman, ditemui di Bogor, Sabtu (1/2/2025).
Maman menambahkan, kementeriannya kini akan berdiskusi dengan Kementerian Keuangan untuk menentukan pos belanja mana yang dapat dipangkas.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku telah meminta para kepala daerah untuk menjalankan instruksi presiden tentang efisiensi anggaran. Secara khusus, Tito meminta gubernur, bupati dan walikota untuk membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar atau FGD. Kemudian, mengurangi belanja perjalanan dinas hingga 50 persen. “Hasilnya nanti akan kami evaluasi kembali,” kata Tito saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (31/1/2025).
Baca juga : Kakek Presiden Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional
Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan, pemangkasan angaran tak akan akan berdampak pada kegiatan yang dianggap penting. Ia mencontohkan, rencana pembekalan atau retreat untuk para kepala daerah terpilih yang akan digelar di Magelang akan tetap dilakukan.
Menurut dia, retreat itu penting untuk menyatukan kerja-kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. “Jadi program yang memang itu penting, memang itu diperlukan akan tetap dilaksanakan,” kata Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/2/2025).
Di tempat terpisah, Hashim Djojohadikusumo turut angkat bicara soal kebijakan pemangkasan anggaran. Adik Prabowo Subianto itu menyebut pemotongan dilakukan karena banyak program di kementerian yang dinilai tidak penting. Menurutnya, Presiden Prabowo menemukan hal tersebut saat mengecek langsung isi APBN 2025.
Baca juga : Prabowo Minta Aset Negara Dikembalikan
Kata dia, Prabowo menyisir sendiri APBN hingga ke lapisan kesembilan. Hasilnya, ternyata banyak anggaran yang bisa dihemat. Contohnya, biaya kunjungan kerja, mulai dari ke daerah hingga ke luar negeri. “Ada program yang program konyol. Dan itu bisa dihapus,” kata Hashim, di Jakarta, Jumat (31/1/2025).
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai, kebijakan efisiensi anggaran diharapkan dapat mengarahkan pembangunan agar lebih selaras dengan prioritas nasional.
“Realokasi belanja APBN akan membuat sebagian pihak diuntungkan dan sebagian lainnya dirugikan. Namun, setidaknya arah pembangunan akan lebih sesuai dengan keinginan pemerintah,” ujar Wijayanto di Jakarta, Jumat.
Baca juga : Pramono Ditantang Segera Beresin Banjir
Meski demikian, ia mengingatkan jika tidak dikelola dengan tepat, realokasi belanja negara berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi. [BCG]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.