RM.id Rakyat Merdeka - Kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia yang over capacity terus menjadi beban negara. Untuk memberi makan para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), pemerintah harus merogoh kocek hingga triliunan rupiah per tahunnya.
Di lain sisi, pemerintah juga tengah menerapkan efisiensi anggaran, sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Untuk mewujudkan swasembada pangan, pemerintah harus putar otak.
Pengurus Pusat Jaringan Muda Indonesia (PP JMI) menilai, seharusnya biaya makan WBP tak lagi menjadi beban negara. Mereka bisa bermanfaat, dilatih dan dibekali untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah.
“Selama menjalani hukuman, mereka bisa diajari untuk bertani dan bercocok tanam, menggarap sawah dan ladang agar swasembada pangan segera terwujud,” ujar Waketum PP JMI Hadi Roesmanto dalam keterangannya, Jumat (18/4/2025).
Salah satu kegiatan unggulan yang dilaksanakan adalah kegiatan pertanian dan ketahanan pangan di lahan pertanian SAE Lakuli.
Kegiatan ini menjadi sarana bagi para warga binaan untuk mengembangkan keterampilan bertani sekaligus meningkatkan ketahanan pangan lokal.
Baca juga : Tuntaskan Aspirasi Warga, Elnusa Petrofin Bersihkan Area Dekat Pemukiman
Mereka tak hanya mendapatkan pelatihan teknis tentang cara menanam yang benar, tetapi juga pengetahuan tentang pengelolaan lahan secara optimal untuk mendukung hasil pertanian yang maksimal.
“Minimal untuk makan, mereka bisa memenuhinya sendiri. Tentu hal ini harus menjadi program utama di setiap Lapas,” terangnya.
Menurut Hadi, seluruh WBP memiliki hak yang sama dan tidak ada perbedaan, sehingga seluruhnya wajib menjalani aturan Lapas tanpa pengecualian.
“Semua warga binaan harus diberdayakan untuk menciptakan nilai produktivitas agar jangan sampai mereka setelah keluar hanya jadi beban bagi negara. Dan pemerintah harus kreatif untuk meningkatkan produktivitas warga binaan pemasyarakatan,” tuturnya.
Hasil karya warga binaan pemasyarakatan harus bisa menghasilkan nilai ekonomis agar mereka menjadi aset yang bernilai manfaatnya bagi negara.
“Jadi dengan bertani atau beternak serta perikanan, cocok buat ketahanan pangan, syukur-syukur bisa menambah pemasukan bagi negara,” harap Hadi.
Menurutnya pendampingan dan monitoring secara rutin yang dilakukan pihak Lapas memastikan warga binaan memperoleh hasil maksimal.
Hal ini menunjukkan komitmen Lapas dalam menciptakan program pembinaan yang berkualitas dan berkelanjutan.
Sementara Ketua umum Gerakan Anti Narkoba Nasional (GANNAS) menginisiasi adanya lapas mandiri dan berdaya guna mendukung Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran belanja negara.
"Lapas di Indonesia saat ini sudah overkapasitas sampai 300 persen, karena semua persoalan hukum baik ringan maupun berat dimasukkan ke dalam penjara. Untuk makan para tahanan saja, negara harus mengeluarkan sampai triliunan rupiah," ungkap Ketua Umum GANNAS I Nyoman Adi Peri.
Pria yang akrab disapa Nyoman itu mengatakan, di Indonesia tidak berlaku hukuman sosial seperti di negara lain. Semua tindak pidana dimasukkan ke dalam penjara. Akhirnya, negara harus mengeluarkan kocek yang banyak untuk kehidupan di dalam penjara.
Dia menyebut, saat ini jumlah narapidana di Indonesia hampir mencapai 300 ribu orang. Sementara jumlah lapas di seluruh Indonesia hanya sekitar 526.
Baca juga : BP Haji Harap Lahir Fatwa Dari Ormas Islam Soal Pengelolaan DAM
Konsep Lapas Mandiri dan Berdaya amat tepat bagi pemerintah yang tengah melakukan efisiensi anggaran.
“Kami dari GANNAS siap bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) tahap awal GANNAS menyiapkan lahan seluas 34 hektar di Banten guna mendukung program ini. Sehingga ke depan, lapas bisa berkontribusi terhadap pendapatan negara,” ujarnya
Sementara Direktur Hukum Daun Teduh Sherly Audina Catherine menyatakan, semua Warga Binaan dalam lembaga pemasyarakatan, baik itu kasus narkoba, korupsi maupun pidana umum (pidum), sama di mata hukum saat menjalani hukumanan.
Dia mendukung konsep Lapas Mandiri. Konsep ini dinilai tepat dengan melibatkan Warga Binaan membiayai kebutuhan dirinya lewat kegiatan ekonomi, Warga Binaan yang menjadi beban negara, bakal mampu berkontribusi terhadap pendapatan negara.
“Jadi sudah saatnya hukum di Indonesia menjadi hukum untuk edukasi, bukan hukum untuk efek jera seperti di Belanda, sehingga penjara kosong dengan edukasi, dan itu berhasil,” ujar Sherly Audina.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.