RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah menyiapkan lompatan besar di sektor ketenagalistrikan nasional. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) periode 2025–2034 resmi diumumkan hari ini, Selasa (26/5).
Dokumen ini disusun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sejalan dengan arah Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).
Di dalamnya, tersimpan peta jalan baru menuju sistem energi yang lebih bersih, merata, dan andal. Pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW) dalam sepuluh tahun ke depan.
Sekitar 76 persen akan berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT) serta sistem penyimpanan energi, seperti baterai dan pumped storage.
Baca juga : Bahlil Genjot Teknologi CCS Dan Tertibkan Blok Mangkrak
Pada lima tahun pertama, kapasitas pembangkit yang akan dibangun mencapai 27,9 GW. Sebagian besar masih melibatkan gas dan pembangkit batubara yang sudah terlanjur dikonstruksi. Namun mulai lima tahun kedua, fokus beralih penuh ke energi terbarukan dan penyimpanan. Pembangkit berbasis fosil mulai ditinggalkan.
Energi surya menjadi tulang punggung dengan rencana kapasitas 17,1 GW. Disusul tenaga air, angin, panas bumi, dan bioenergi. Bahkan pembangkit listrik tenaga nuklir mulai diperkenalkan. Dua unit reaktor kecil masing-masing 250 megawatt (MW) akan dibangun di Sumatera dan Kalimantan.
Langkah ini tak berdiri sendiri. Pemerintah juga akan memperkuat jaringan transmisi sepanjang hampir 48.000 kilometer sirkuit (kms) dan gardu induk sebesar 108.000 megavolt ampere (MVA). Jaringan inilah yang menjadi penghubung utama agar energi bersih bisa mengalir merata, dari kota hingga desa.
Selama ini, pembangunan pembangkit kerap terhambat karena infrastruktur belum siap. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya jaringan pendukung.
Baca juga : Agar Bisa Bersaing, Tenaga Kerja Lokal Harus Tingkatkan Etos Dan Kinerja
“Kalau jaringannya sudah mampu kita lakukan, tidak ada lagi masalah terhadap pembangkit yang kita akan bangun,” ujarnya, Senin (26/5). Ia mengingatkan beban keuangan negara bisa membengkak jika infrastruktur tak dibenahi lebih dulu.
Besarnya skala proyek ini membuka peluang investasi senilai Rp 2.967,4 triliun. Sebagian besar proyek pembangkit, sekitar 73 persen, akan digarap melalui skema kemitraan swasta atau Independent Power Producer (IPP). Sisanya dikelola langsung oleh Grup PLN.
Dampaknya diproyeksikan luas. RUPTL kali ini diperkirakan menyerap lebih dari 1,7 juta tenaga kerja baru. Peluang tersebar mulai dari perencanaan hingga operasional. Energi terbarukan menjadi kontributor utama penciptaan lapangan kerja, sejalan dengan transisi ke arah energi rendah karbon.
Tak hanya soal ekonomi dan lingkungan, RUPTL 2025–2034 juga menyentuh aspek keadilan sosial. Pemerintah menargetkan elektrifikasi di 5.758 desa yang belum terjangkau listrik. Sekitar 780 ribu rumah tangga di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) akan disambungkan ke jaringan. Program Listrik Desa (Lisdes) menjadi instrumen utama.
Baca juga : 3,59 Juta Lapangan Kerja Baru: Bukti Ketangguhan Indonesia Di Masa Transisi
“Bagi saya energi bukan hanya persoalan kebutuhan, tapi juga bentuk pemerataan dan keadilan yang harus kita lakukan dari Aceh sampai Papua,” kata Bahlil. Ia menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto agar desa-desa tanpa listrik segera disambungkan.
Seluruh agenda besar ini ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029. Sektor kelistrikan didorong menjadi salah satu lokomotif utama.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.