RM.id Rakyat Merdeka - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) Lucius Karus menilai, DPR bersikap tidak bijak karena tak merespons aksi massa yang telah berlangsung sejak Senin (25/08/2025) hingga puncaknya Kamis (28/08/2025).
Dia menyebut, selama empat hari massa mendatangi kompleks parlemen, tak sekalipun DPR sebagai lembaga menjumpai massa atau sekadar memberikan tanggapan resmi atas tuntutan yang disuarakan pendemo. Imbasnya, aksi massa meluas dan mengakibatkan korban jiwa.
"Respons yang muncul justru pernyataan konyol anggota DPR mendukung aparat untuk menangkap pendemo yang anarkis dan di bawah umur," kata Lucius dalam keterangannya, Jumat (9/8/2025).
Menurutnya, tuntutan massa jelas berpusat pada DPR karena berkaitan dengan tunjangan dewan yang dinilai terlalu tinggi. Alasannya karena tunjangan DPR dinilai terlalu tinggi sedangkan rakyat kebanyakan sedang kesulitan secara ekonomi.
"Tujuan aksi demonstrasi agar tunjangan-tunjangan tak masuk akal itu dibatalkan sekaligus mendorong DPR untuk lebih peduli pada rakyat," tegasnya.
Lucius menyayangkan DPR yang memilih menghindar dari rakyat. Dia menyebut, rapat-rapat bahkan ditiadakan agar anggota DPR tak berhadapan langsung dengan massa.
Baca juga : RI & Jepang Makin Akrab, Pertahanan Makin Mantap
"Bagaimana bisa DPR justru memilih untuk menghindar. Rapat-rapat ditiadakan agar anggota tidak berhadapan langsung dengan massa. Ini sungguh sebuah pilihan yang boleh dibilang agak 'pengecut'," ktitik Lucius.
Dia menegaskan, aksi massa ini murni ditujukan kepada DPR, bukan pihak lain. Karena itu, seharusnya DPR bertanggung jawab penuh untuk menghadapi tuntutan rakyat.
"Bagaimana bisa mereka mengaku wakil rakyat, tetapi tak mau bertemu dengan rakyat?" tegasnya lagi.
Lucius juga mengingatkan, hilangnya kepercayaan publik terhadap DPR sama saja dengan hilangnya legitimasi sebagai wakil rakyat. Fungsi DPR sebagai wakil rakyat itu didasarkan pada kepercayaan.
"Kalau rakyat tidak percaya lagi seperti yang terlihat dalam aksi massa sepekan ini, ya harusnya tak ada alasan lagi anggota DPR melanjutkan perannya sebagai wakil rakyat," kecamnya.
Menyoroti jatuhnya korban dalam aksi terbaru, Lucius mendesak DPR segera mengambil sikap sekaligus memastikan aparat keamanan bekerja profesional dan tidak menggunakan kekerasan.
Baca juga : Kedaulatan Pangan Di Tengah Ketidakpastian Global
"Bukan waktunya lagi bagi DPR untuk diam, karena emosi rakyat semakin tinggi setelah jatuhnya korban. Saatnya DPR membuktikan semua anggapan dan sikap tidak percaya publik kepada mereka dijawab melalui respons bijak dan tepat," tutupnya.
Seperti diketahui, di tengah kepungan massa aksi Kamis (28/8/2025), di dalam Gedung Parlemen, kosong melompong. Sejak pagi, kondisi gedung DPR tak seperti hari biasanya. Gedung rakyat ini sepi. Tak ada banyak agenda rapat seperti biasanya. Gedung Nusantara I, II, hingga III, lengang.
Area parkir Gedung Nusantara III yang biasanya penuh kendaraan dinas mewah pimpinan MPR, DPR, dan DPD, kosong melompong. Tak ada kendaraan dinas Ketua DPR dan pimpinan lainnya.
Sejumlah petugas Pamdal berjaga di pintu lobi dan sekitar ruang rapat. Hingga jelang siang, tak ada satu pun komisi yang menggelar rapat kerja. Biasanya, rapat komisi dengan Pemerintah dan mitra kerja, mulai digelar pukul 10.00 WIB. Kantin Demokrasi dan koperasi DPR yang biasanya ramai, tutup.
Praktis hanya ada beberapa agenda yang berjalan setelah zuhur. Misalnya rapat dengar pendapat umum (RDPU) Baleg DPR dalam rangka penyusunan rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), hanya dihadiri secara fisik oleh seorang pimpinan Baleg dan satu anggota dewan.
Hanya satu orang yang duduk di kursi pimpinan yakni Wakil Ketua Baleg DPR Martin Manurung dan satu anggota Baleg Fraksi Gerindra Alimuddin Kolatlena dalam rapat yang digelar sekitar pukuk 14.00 WIB di Gedung Nusantara I DPR ini. Anggota Baleg lainnya hadir secara zoom.
Baca juga : Perkuat Daya Gedor, Persija Rekrut Pemain Brazil
Selain itu, RDPU dihadiri oleh Direktur PT Cahaya Ibu Group Muhammad Yusuf dan seorang staf bernama Satya. Cahaya Ibu Group adalah salah satu perusahaan penyalur asisten rumah tangga (ART) di Jakarta. Sementara perwakikan PT Cicana Indonesia Corp hingga TP PKK Provinsi Jakarta memantau secara daring.
"Sesuai tata tertib, RDPU ini tidak harus memenuhi kuorum. Karena tak sedang tidak mengambil keputusan," kata Martin.
Ternyata, para ASN hingga tenaga ahli diimbau bekerja dari rumah alias WFH. Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR mengeluarkan surat edaran WFH tersebut. Surat edaran bernomor 14/SE-SEKJEN/2025 itu ditandatangani Sekjen DPR Indra Iskandar Rabu (27/8/2025).
Martin Manurung yang bertahan di dalam gedung DPR menilai, demonstrasi tak mencekam. Alasan DPR sepi, kata Martin, karena biasanya tiap hari Kamis kerap digunakan anggota untuk kunjungan spesifik komisi ke lapangan.
"Saya nggak ngerasa mencekam. Cuma kalau Baleg ini tidak seperti komisi-komisi yang punya tugas pengawasan," kata Martin.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.