RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Pusat Studi Kekayaan Alam (Pusaka) Ronny Setiawan mengapresiasi langkah tegas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas kartel dan mafia Sumber Daya Alam (SDA) di tahun pertama pemerintahan.
Menurutnya, tindakan ini menunjukkan komitmen serius pemerintah untuk menegakkan kedaulatan ekonomi dan menghentikan praktik rente yang selama ini merugikan negara.
"Dua langkah besar yang baru-baru ini dilakukan Pemerintah jadi bukti nyata. Pertama, penyitaan hasil korupsi CPO sawit senilai Rp13,255 triliun oleh Kejaksaan Agung pada 20 Oktober 2025. Kedua, operasi besar Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang berhasil menertibkan sekitar 3,5 juta hektare lahan sawit ilegal", katanya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/10/2025).
Baca juga : Perkuat Integritas Peradilan, Prabowo Naikkan Gaji Hakim 280 Persen
Menurutnya, ini bukan sekadar penegakan hukum biasa. Ini perang terhadap jaringan kartel yang sudah lama menggerogoti kekayaan negara. "Dan Pemerintah di bawah Presiden Prabowo telah menunjukkan keberanian politik yang luar biasa," jelasnya.
Ronny menegaskan bahwa langkah tersebut perlu terus dilanjutkan meskipun konsekuensinya berat. Dia menyebut, perlawanan dari para kartel dan mafia SDA pasti akan muncul, terutama di level operasional.
Karena itu, Pemerintah diminta tidak memberikan ruang kompromi sedikit pun di lapangan.
Baca juga : Ketum HIPMI: Setahun Pimpin RI, Prabowo Bikin Ekonomi Makin Bergeliat
"Kalau pusat sudah tegas, jangan sampai melemah di bawah. Di lapangan tidak boleh ada negosiasi, tidak boleh ada kompromi. Negara tidak boleh mundur sejengkal pun," tegasnya.
Ronny juga mendorong penguatan koordinasi antarlembaga seperti Kejaksaan, TNI, Polri, BIN, Kementerian Kehutanan dan KLH, dan BUMN pengelola aset hasil sitaan agar proses hukum dan pengelolaan aset berjalan transparan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya perlindungan bagi aparat penegak hukum yang berada di garis depan.
Baca juga : Presiden Prabowo Pimpin Sidang Kabinet, Evaluasi Setahun Pemerintahan
"Pemerintah harus melindungi aparat dan memastikan sistem hukum bekerja tanpa intervensi. Perang melawan kartel ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal kedaulatan bangsa," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.