RM.id Rakyat Merdeka - Nasib Bupati Pati, Sudewo, diputuskan pekan depan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, menjadwalkan rapat paripurna pemakzulan Bupati Sudewo, Jumat (31/10/2025).
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin mengatakan, rapat paripurna DPRD Pati, Jumat (31/10/2025), mengagendakan penyampaian laporan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket, yang menelusuri kinerja Bupati Pati selama dua bulan terakhir. Menurutnya, Pansus telah membuat kesimpulan hasil kerja, dan akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Pati.
“Paripurna sudah dijadwalkan, digelar pada 31 Oktober 2025. Agenda utamanya, menerima laporan Pansus DPRD Pati tentang kinerja Bupati Pati,” ujar Ali di Gedung DPRD Pati, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (24/10/2025).
Baca juga : Meski Tidak Punya Menteri, Paloh: NasDem Bahagia Mendukung Pemerintah
Diketahui, Pansus Hak Angket DPRD Pati terhadap Bupati Sudewo, dibentuk Rabu (13/8/2025), setelah ribuan warga Pati menggelar demonstrasi menuntut pemakzulan Sudewo. Aksi yang diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) itu, menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) sebesar 250 persen.
Melanjutkan keterangannya, Ali menjelaskan, penetapan tanggal rapat paripurna DPRD Pati tentang pemakzulan Sudewo, merupakan kesepakatan seluruh anggota Dewan. Dalan forum itu, lanjut dia, Tim Pansus Hak Angket akan mempresentasikan seluruh temuan, kesimpulan, serta rekomendasi hasil penyelidikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Pati.
“Kalau teman-teman Dewan ingin menggunakan hak menyatakan pendapat, akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tapi, semua tergantung kesepakatan anggota DPRD Pati,” jelasnya.
Baca juga : Program Magang Nasional Untuk Pengalaman Kerja
Lebih lanjut, Ali mengimbau agar seluruh masyarakat Pati tetap tenang dan menjaga kondusivitas, jelang sidang tersebut. Dia memastikan, DPRD Pati akan tetap netral dan tidak tunduk pada tekanan pihak mana pun.
“Kami berharap, masyarakat menerima apapun hasil rapat paripurna nanti. DPRD Pati pasti mengambil keputusan terbaik untuk masyarakat. Tidak ada paksaan, tidak ada intervensi. Laporan Pansus akan kami terima dan bahas secara objektif,” tuturnya.
Sebelumnya, Bupati Pati, Sudewo, menghadiri rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati, Kamis (2/10/2025). Rapat itu meminta penjelasan Sudewo tentang sejumlah kebijakan kontroversialnya, seperti kenaikan tarif PBB-P2 sebesar 250 persen, serta dugaan pelanggaran dalam mutasi dan promosi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati.
Baca juga : Langkah PGN Bisa Kurangi Ketergantungan BBM Fosil
Rapat tersebut berlangsung panas. Suasana dalam ruang persidangan tampak tegang, lantaran banyaknya massa pendukung bupati, dan massa pro pemakzulan yang menunggu di luar Gedung Dewan.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.