RM.id Rakyat Merdeka - Ketua DPD Gerakan Cinta Prabowo (GCP) yang juga kepala suku besar Wilayah Papua Herman Yoku berharap tidak ada intervensi dari kepala daerah enam provinsi dan 43 kabupaten/kota di Papua terkait penempatan Anggota Komite Eksekutif serta Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).
Permintaan ini dungkapkan jelang pertemuan rapat antara Presiden Prabowo bersama Komite Eksekutif, menteri, Kapolri, dan Panglima TNI.
Baca juga : Kepala Daerah Harus Punya Sense Of Crisis
“Kami Para Kepala Suku dan Enam Lembaga Dewan Adat se-Tanah Papua meminta Bapak Presiden Prabowo punya kewenangan penuh dalam penempatan anggota BP3OKP di seluruh Tanah Papua menjadi hak penuh Bapak Presiden, guna menghindari kepentingan politik para kepala daerah,” pinta Herman, Minggu (14/12/2025).
Herman menilai intervensi para kepala daerah berpotensi memiliki muatan politik. Karena itu, para Kepala Suku dan Dewan Adat meminta agar Presiden mempertimbangkan nama-nama yang diusulkan oleh Dewan Adat bersama Relawan Gerakan Cinta Prabowo (GCP) yang telah diajukan.
Baca juga : Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Bantu Bencana Sumatera
Dia menyebut, nama-nama yang diusung itu telah melalui proses kajian dan dapat dipercaya untuk membangun Papua yang lebih maju dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Presiden Prabowo Subianto harus bebas dari tekanan atau pengaruh lokal mana pun. Permintaan kami ini diharapkan dapat menjadi perhatian utama dalam rapat mendatang, dengan harapan terwujud tata kelola yang bersih dan terfokus pada pembangunan nyata bagi masyarakat Papua,” harapnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.