RM.id Rakyat Merdeka - Tragedi meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang ramai diperbincangkan di media sosial dinilai mencerminkan persoalan mendasar akses pendidikan, khususnya terkait beban biaya tersembunyi yang masih ditanggung keluarga miskin ekstrem.
Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia sekaligus dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ali Rif’an mengatakan, pendidikan dasar kerap disebut gratis, namun dalam praktiknya masih menyisakan berbagai biaya tidak langsung yang memberatkan keluarga tidak mampu.
“Alat tulis, tas, seragam, sepatu, hingga kebutuhan makan sebelum berangkat sekolah merupakan pengeluaran nyata bagi keluarga miskin ekstrem,” kata Ali Rif’an di Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Menurut dia, kebijakan pendidikan selama ini lebih berfokus pada pembiayaan institusi sekolah formal, sementara kebutuhan pendukung yang justru menentukan keberlanjutan pendidikan anak sering kali dianggap sebagai tanggung jawab rumah tangga.
Baca juga : Garda Satu: Almarhum Salim Sayyid Mengga Sosok Peduli Pendidikan
Asumsi tersebut, lanjut Ali, menjadi problematik ketika diterapkan pada keluarga yang hidup di batas subsistensi. Bagi kelompok miskin ekstrem, satu buku tulis atau satu pulpen bukan sekadar alat belajar, melainkan simbol keterbatasan struktural yang terus mereka hadapi.
Ali menilai tragedi di NTT memperlihatkan bagaimana biaya tak terlihat pendidikan dapat berakumulasi menjadi tekanan sosial dan psikologis pada anak-anak, seperti rasa tertinggal dari teman sebaya, rasa malu karena tidak memiliki perlengkapan sekolah, hingga kesadaran akan keterbatasan ekonomi orang tua.
“Tekanan-tekannya sering tidak terdeteksi oleh sistem pendidikan formal,” ujarnya.
Ia menyebut kondisi tersebut menunjukkan keterbatasan pendekatan pendidikan universal yang mengasumsikan kapasitas minimum yang sama pada semua keluarga, padahal terdapat kelompok miskin ekstrem yang membutuhkan intervensi afirmatif dan komprehensif.
Baca juga : TNI Bersihkan Sekolah dan Tempat Ibadah di Sumut, Sebagian Besar Sudah Rampung
Dalam konteks itu, Ali menyoroti program Sekolah Rakyat sebagai salah satu kebijakan yang dirancang untuk menjawab persoalan biaya tersembunyi pendidikan. Program tersebut tidak hanya menggratiskan biaya sekolah, tetapi juga menanggung seluruh kebutuhan peserta didik melalui sistem pendidikan berasrama.
“Dengan menghilangkan biaya tak terlihat pendidikan, negara tidak hanya memastikan akses sekolah, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih stabil bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem,” jelasnya.
Meski demikian, Ali mengingatkan bahwa keberadaan kebijakan saja tidak cukup tanpa diikuti dengan penyebaran informasi yang memadai dan mekanisme seleksi yang sensitif terhadap kondisi lapangan.
“Banyak kebijakan afirmatif gagal menjangkau kelompok paling rentan bukan karena desainnya keliru, tetapi karena informasinya tidak sampai,” katanya.
Baca juga : Koperasi Tambang Rakyat Solok Selatan Resmi Didirikan
Ia menilai tragedi anak di NTT seharusnya menjadi pengingat bahwa diskursus pendidikan tidak boleh berhenti pada angka partisipasi sekolah atau besaran anggaran semata.
“Tanpa memahami dan menghapus biaya tersembunyi pendidikan, istilah pendidikan gratis berisiko menjadi jargon kebijakan yang tidak sepenuhnya menjawab realitas sosial,” ujar Ali.
Menurut dia, keberpihakan kebijakan pendidikan sejatinya diuji dari kemampuannya melindungi kelompok paling rentan. “Menghapus biaya tak terlihat pendidikan bukan hanya soal efisiensi kebijakan, tetapi juga soal keadilan sosial dan martabat anak,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.