RM.id Rakyat Merdeka - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menyatakan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan investasi strategis pembangunan sumber daya manusia (SDM). Dampaknya lebih terasa dalam jangka panjang ketimbang mendorong pertumbuhan ekonomi secara instan.
Pernyataan tersebut disampaikan Esther berdasarkan hasil riset INDEF bekerja sama dengan United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). Kajian itu menggunakan Model Overlapping Generation Indonesia (OG-IDN) untuk mengukur dampak realokasi anggaran melalui MBG terhadap indikator makroekonomi.
“MBG bukan kebijakan yang didesain untuk mendorong lonjakan pertumbuhan dalam waktu singkat. Ini adalah investasi modal manusia yang manfaatnya baru optimal ketika generasi penerima memasuki usia produktif,” kata Esther, dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu (11/2/2026).
Ia menjelaskan, urgensi MBG tidak dapat dilepaskan dari persoalan gizi nasional yang masih menjadi tantangan struktural. Meski angka stunting menunjukkan tren menurun, lajunya melambat dan masih berada di atas ambang batas rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Selain stunting, masalah anemia pada ibu hamil, risiko kekurangan energi kronis (KEK), serta beban gizi ganda pada anak dan remaja juga masih tinggi di sejumlah wilayah.
Baca juga : DPR Apresiasi Swasembada Beras, Minta Langkah Berkelanjutan
“Persoalan gizi berdampak langsung pada kualitas pendidikan dan produktivitas jangka panjang. Tanpa intervensi serius, kita akan terus menghadapi jebakan produktivitas rendah,” ujarnya.
Menurut Esther, posisi Indonesia dalam Human Capital Index (HCI) juga masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara ASEAN. Perbaikan gizi sejak dini menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, literasi, dan numerasi.
Dalam kajian INDEF, MBG dimodelkan sebagai transfer non-tunai kepada anak usia 0–18 tahun sebesar Rp 799.371 per anak per tahun (harga 2025). Pembiayaan diasumsikan melalui realokasi belanja sehingga tidak menambah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Esther menjelaskan, dampak terhadap produktivitas tenaga kerja terjadi melalui dua jalur utama. “Pertama melalui kanal kesehatan, yang mulai terlihat sekitar dua tahun setelah implementasi, dan kedua melalui kanal pendidikan yang efeknya muncul sekitar enam tahun kemudian,” ujarnya.
Secara total, peningkatan produktivitas tenaga kerja dalam simulasi mencapai sekitar 0,7 persen pada tahun keenam. Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat moderat dengan puncak kenaikan sekitar 0,15–0,17 persen pada awal 2040-an saat kohort penerima MBG memasuki pasar kerja.
Baca juga : Poros Muda Indonesia Apresiasi Polda Metro Tetapkan Tersangka Kasus Hoax Ijazah
Namun dalam jangka panjang, PDB kembali ke lintasan keseimbangan semula. “Efeknya tidak permanen pada level output, tetapi yang paling konsisten adalah peningkatan konsumsi rumah tangga dan kesejahteraan antargenerasi,” kata Esther.
Konsumsi rumah tangga meningkat sekitar 0,04–0,05 persen dalam jangka panjang. Dari sisi pasar tenaga kerja, terdapat penurunan kecil dan sementara pada penawaran tenaga kerja, terutama kelompok pendapatan terbawah, dengan besaran kurang dari 0,06 persen.
“Ini lebih merupakan efek kesejahteraan, bukan disinsentif kerja. Ketika kondisi rumah tangga membaik, ada penyesuaian jam kerja, tetapi sangat kecil dan tidak mengganggu pasar tenaga kerja,” jelasnya.
Esther menegaskan, selama MBG dibiayai melalui realokasi anggaran dan bukan ekspansi defisit, keberlanjutan fiskal tetap terjaga. Rasio utang terhadap PDB dalam simulasi tidak mengalami perubahan struktural dan tetap berada di kisaran 50 persen dalam jangka panjang.
“Desain fiskal netral adalah kunci. Jika pembiayaan dilakukan lewat utang baru, tentu implikasinya akan berbeda,” katanya.
Baca juga : Mendikdasmen: Pendidikan Jadi Investasi Jangka Panjang Generasi Muda
Terkait survei kepuasan publik sebesar 72,8 persen terhadap MBG, Esther menilai angka tersebut perlu dibaca secara komprehensif, terutama dari sisi metodologi dan tata kelola program.
“Survei kepuasan publik harus dilihat dari jumlah sampel, sebaran responden, margin of error, serta metode pengumpulan datanya. Tanpa itu, angka 72,8 persen bisa menimbulkan tafsir yang berbeda-beda,” ujarnya.
Ia menambahkan, kepuasan mayoritas masyarakat tidak berarti program bebas kendala. “Program dengan cakupan jutaan penerima tentu memiliki tantangan implementasi. Kepuasan mayoritas masyarakat tidak berarti 100 persen tanpa kendala,” katanya.
Menurut Esther, pembenahan kelembagaan penting dilakukan. Model sentralisasi penuh berpotensi menimbulkan persoalan distribusi dan pengawasan.
Ia mengusulkan pendekatan desentralisasi terbatas dengan tetap menjaga standar nasional. “MBG tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada sinergi dengan kebijakan pendidikan, vokasi, dan pasar kerja,” ujarnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.