Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam pidatonya akhir 2023, memberikan peringatan keras: "Jaga betul aset digital kita, jaga data, informasi, dan akses pasar". Saat ini, kita tidak lagi hanya bicara soal patok perbatasan fisik, melainkan kedaulatan di ruang siber yang bersifat tanpa batas (borderless) namun mematikan secara politis.
Dalam kacamata Geopolitik Digital, ruang siber telah bertransformasi menjadi medan tempur baru. Jika dulu negara berperang berebut sumber daya alam, kini kekuatan negara diukur dari kemampuannya menguasai akses informasi dan melindungi Big Data. Sayangnya, Indonesia saat ini bisa dibilang sedang berada dalam status "Siaga Merah".
Rangkaian Luka Digital: Data yang Bicara
Baca juga : Prabowo Sosok Pendengar, Jangan Biarkan Oknum Coreng Kepemimpinannya
Bukan sekadar asumsi, deretan angka serangan siber yang melumpuhkan sektor publik kita adalah bukti nyata betapa rentannya kedaulatan digital Indonesia:
- Sektor Kesehatan (2017 & 2021): Serangan Ransomware Wannacry melumpuhkan ratusan komputer di dua rumah sakit terkenal. Ironisnya lagi, pada 2021, data sertifikat vaksin milik Presiden Jokowi pun sempat beredar luas di media sosial.
- Sektor Asuransi dan Jasa Kesehatan (2021): Sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia diduga bocor dari sistem BPJS Kesehatan dan dijual di forum online hanya seharga 0,15 bitcoin. Di saat yang hampir bersamaan, sebuah perusahaan asuransi bersar kehilangan 2 juta data nasabah (setara 250 GB) yang dilelang seharga 7.000 dolar AS.
- Teror Bjorka & Perbankan (2022-2023): Sosok Bjorka mengklaim menguasai 1,3 miliar data registrasi SIM Card dan 105 juta data KPU. Belum kering luka itu, sebuah bank besar dihantam ransomware Lockbit yang mencuri 15 juta data nasabah (1,5 terabyte) dan meminta tebusan fantastis senilai 20 juta dolar AS.
- Lumpuhnya PDN (2024): Kasus besar lainnya adalah peretasan Pusat Data Nasional (PDN) yang mengakibatkan 282 layanan instansi pemerintah terganggu, mulai dari imigrasi hingga pendaftaran beasiswa KIP Kuliah. Peretas meminta tebusan sebesar 8 juta dolar AS atau sekitar Rp 131 miliar.
Kedaulatan Bukan Sekadar Regulasi di Atas Kertas
Pemerintah sebenarnya sudah merespons melalui UU ITE, Strategi Keamanan Siber Nasional dari BSSN, hingga Pedoman Pertahanan Siber dari Kemenhan. Namun, implementasinya masih belum optimal.
Baca juga : Momen Haru Prabowo Disambut Diaspora Indonesia di Amman
Kebocoran data rahasia bukan hanya soal malu, tapi soal keselamatan negara. Jika lokasi pasukan, metode intelijen, hingga titik lemah infrastruktur kita diketahui negara lawan, perang siber (cyberwarfare) bisa meletus kapan saja dan melumpuhkan stabilitas nasional dalam hitungan detik.
Langkah Mendesak: Berdikari Secara Digital
Kita harus sadar bahwa kedaulatan digital adalah harga diri bangsa (pride). Transformasi digital besar-besaran harus dibarengi dengan penguatan Cyber Security yang mumpuni.
Indonesia butuh:
- Pengesahan RUU Keamanan Siber yang komprehensif tanpa menunda-nunda lagi.
- Peningkatan SDM Siber yang bersertifikasi dan paham betul medan tempur digital, bukan sekadar "penjaga" formalitas.
- Kemandirian infrastruktur dengan memastikan server data strategis berada di wilayah hukum Indonesia dan dikelola secara mandiri.
Baca juga : Soft Diplomacy Dan Ketegasan Indonesia Menolak Pendudukan Di Gaza
Kedaulatan digital harus menjadi fokus utama Pemerintah saat ini dan mendatang. Jangan sampai aset digital rakyat Indonesia terus-menerus menjadi barang dagangan murah di pasar gelap dunia hanya karena kita lambat dalam bertindak.
Powered by Froala Editor
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.