RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah dinamika global, termasuk kenaikan harga energi dan komoditas, dengan memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali di bawah 3 persen serta mendorong efisiensi belanja Kementerian dan Lembaga (K/L).
Langkah tersebut diputuskan dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, disiplin fiskal menjadi prioritas utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen dan sesuai dengan arahan pada saat Sidang Kabinet Paripurna dan sudah dirapatkan dengan kementerian teknis, itu dilakukan efisiensi dari berbagai Kementerian dan Lembaga. Dengan efisiensi berbagai Kementerian dan Lembaga, defisit 3 persen bisa dijaga,” ujar Airlangga.
Baca juga : Arnod Sihite Dorong Efisiensi Anggaran, Antisipasi Potensi Defisit di Atas 3 Persen
Selain pengendalian defisit, Pemerintah menyiapkan langkah antisipatif terhadap dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas global.
Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah peningkatan volume produksi batubara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Pemerintah juga mengkaji penyesuaian kebijakan pajak ekspor batubara guna mengoptimalkan penerimaan negara seiring tren kenaikan harga komoditas tersebut.
Di sektor energi, percepatan konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi agenda strategis untuk menekan ketergantungan pada BBM yang harganya berfluktuasi.
Baca juga : LPS Perkuat Transparansi, Dana Konvensional dan Syariah Kini Dipisah
Penugasan ini diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara untuk segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya efisiensi dan transisi menuju energi bersih.
Pada saat yang sama, Pemerintah mengkaji penerapan fleksibilitas kerja melalui skema Work From Home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja sebagai langkah penghematan energi dan biaya mobilitas.
Kebijakan ini diharapkan mampu menekan konsumsi bahan bakar secara signifikan serta meningkatkan efisiensi operasional.
“Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan," ungkap Airlangga.
Baca juga : Pasokan Energi Ramadan-Idul Fitri Aman, ESDM Apresiasi Pertamina
Pemerintah tengah mematangkan aspek teknis pelaksanaan kebijakan tersebut, dengan rencana penerapan tidak hanya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga dapat diadopsi oleh sektor swasta dan pemerintah daerah.
Implementasi kebijakan dijadwalkan mulai diberlakukan setelah Hari Raya Idul Fitri 2026, dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan dinamika geopolitik global.
“Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Kita ikuti situasi yang berkembang,” pungkas Airlangga.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.