RM.id Rakyat Merdeka - Hasan Nasbi merespons video pernyataan seorang pimpinan lembaga survei dalam sebuah acara halalbihalal. Ia mengaku miris menyaksikan pernyataan yang dinilainya provokatif tersebut.
Menurut Hasan, pimpinan lembaga survei itu seolah ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah tanpa melalui proses demokrasi, hanya karena petahana bukan pihak yang didukungnya pada Pemilu 2024.
“Mungkin hasrat untuk berkuasa tanpa pemilu ini meronta-ronta dalam jiwa mereka. Mereka ingin menempuh jalan untuk berkuasa tanpa melalui proses demokrasi. Mereka mengaku pejuang demokrasi, tapi tidak pernah mau memahami esensi demokrasi. Padahal, perebutan kekuasaan dalam demokrasi difasilitasi melalui pemilu,” kata Hasan dalam akun YouTube resminya, dikutip Minggu (5/4/2026).
Baca juga : Toyota Waspadai Krisis Plastik, Produksi Mobil Terancam
Hasan mengaku heran karena pernyataan tersebut justru datang dari pimpinan lembaga survei yang juga dikenal sebagai pakar ilmu politik. Ia menilai ajakan tersebut mengatasnamakan kepentingan rakyat, padahal tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan saat ini dinilai tinggi.
Ia juga menyoroti ironi sikap pihak tersebut yang selama ini hidup dari sistem demokrasi, namun dinilai tidak menghormati proses demokrasi itu sendiri.
“Sebagai konsultan politik, beliau juga mendapatkan keuntungan dari proses demokrasi, baik pilkada, pilpres, maupun pileg. Kliennya presiden, calon presiden, partai politik, dan caleg. Tapi hari ini semua itu justru dihina. Padahal dia juga seorang pollster yang seharusnya paham data,” ujar Hasan.
Baca juga : PP INI Resmikan Sekretariat Bersama dalam Silaturahmi Ramadan
Lebih lanjut, Hasan mengatakan, dalam setiap masa pemerintahan selalu ada pihak yang ingin menjatuhkan pemerintah secara tidak demokratis. Namun, menurutnya, provokasi semacam itu tidak tepat di tengah situasi global yang penuh tantangan.
“Ketika situasi ekonomi dunia tidak menentu, kondisi keamanan global juga tidak baik-baik saja, justru ada pihak di dalam negeri yang memanas-manasi suasana. Padahal yang kita butuhkan saat ini adalah persatuan dan kerja sama agar bangsa ini bisa melewati situasi sulit dengan baik,” ucapnya.
Hasan menegaskan, kritik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, ia menilai, ajakan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah tanpa melalui proses konstitusional sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip demokrasi.
Baca juga : Ada Perjanjian Tarif, Pemerintah Jamin Tak Tambah Kuota Impor Energi Nasional
“Kritik itu tidak masalah. Silakan kritik pemerintah sekeras-kerasnya, dan pemerintah juga berhak memberikan penjelasan. Itu esensi demokrasi. Tapi jika pemerintah tidak melanggar undang-undang atau konstitusi, lalu ada ajakan menjatuhkan presiden hanya karena keinginan pribadi tidak terpenuhi, itu tidak bisa diterima,” tegasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.