RM.id Rakyat Merdeka - Viral potongan video Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menuai polemik. Peneliti Drone Emprit Rizal Nova Mujahid menilai video tersebut diduga dipelintir melalui pemotongan yang menghilangkan konteks utuhnya.
Menurut Rizal, video asli berdurasi 43 menit membahas strategi diplomasi Indonesia dalam mitigasi eskalasi perang regional multipolar. Namun, konten itu dipotong menjadi bagian pendek sehingga konteks historis dan akademiknya tidak utuh.
“Apa yang terjadi adalah video aslinya 43 menit, lalu dipotong pendek-pendek sehingga kehilangan konteks,” ujar Rizal.
Ia menjelaskan, pernyataan JK soal “mati syahid” merupakan refleksi historis konflik di Poso dan Ambon. Pernyataan itu, kata dia, tidak dimaksudkan sebagai dukungan terhadap kekerasan berbasis agama.
Baca juga : Penjelasan IKN Soal Insiden Kebakaran Di Hunian Pekerja Konstruksi
“Kata ‘mati syahid’ itu dalam konteks refleksi historis, tetapi diputarbalikkan seolah mendukung doktrin kekerasan,” jelasnya.
Berdasarkan analisis Drone Emprit, penyebaran potongan video tersebut berlangsung masif. Tercatat lebih dari 34.600 mention dengan sekitar 17 persen sentimen negatif, serta lebih dari 1.600 percakapan bernada marah di berbagai platform. Di platform X, sejumlah konten bahkan mencatat engagement hingga 2,5 juta.
Rizal menilai, pola penyebaran konten tersebut menunjukkan indikasi terstruktur. Ia melihat adanya akun-akun yang secara sistematis memotong dan menyebarkan konten provokatif.
Menariknya, kata dia, video tersebut baru ramai diperbincangkan sekitar sebulan setelah ceramah disampaikan di kampus.
Baca juga : SIM Keliling Tangsel Kamis 31 Juli, Cek Disini Lokasinya
“Dilihat dari penyebarannya, ini baru ramai sebulan setelah ceramah,” ujarnya.
Ia mengingatkan, manipulasi konten seperti ini berpotensi memicu konflik berbasis SARA jika tidak ditangani dengan bijak. Apalagi, setelah terjadi amplifikasi, muncul langkah lanjutan seperti pelaporan di berbagai daerah.
Menurutnya, terdapat tiga tahapan dalam kasus ini. Pertama, pemicu berupa potongan video. Kedua, amplifikasi melalui media sosial dan pelibatan tokoh. Ketiga, polarisasi yang terlihat dari somasi, rencana aksi, hingga pembelahan opini publik.
“Ada dikotomi di masyarakat, antara membela JK atau membela kelompok tertentu. Ini yang berbahaya,” katanya.
Baca juga : SIM Keliling Tangsel Senin 28 Juli, Cek Disini Lokasinya
Rizal menyarankan penguatan literasi digital untuk mencegah kasus serupa. Ia mengimbau masyarakat agar tidak langsung percaya pada potongan video tanpa melihat versi utuh.
“Kampanye ‘tonton utuh dulu’ penting. Selain itu, penguatan fact checker dan edukasi soal teknik manipulasi konten juga perlu,” ujarnya.
Ia juga mendorong dialog lintas agama serta pelurusan narasi sejarah agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.
“Perlu ada klarifikasi dari tokoh agama dan narasi sejarah yang benar agar publik memahami konteks secara utuh,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.