RM.id Rakyat Merdeka - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko angkat bicara soal kericuhan dalam diskusi Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia di Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin (15/6/2026) malam.
Sebagai mantan aktivis 1998, Budiman menghormati aspirasi mahasiswa. Namun, ia mempertanyakan munculnya tuntutan yang menolak sejumlah program pemerintah yang menurutnya justru ditujukan untuk kepentingan rakyat.
"Kami menghargai demonstrasi mahasiswa. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa ada aspirasi yang meminta menghentikan program koperasi dan MBG (Makan Bergizi Gratis)? Padahal itu program yang berpihak kepada rakyat," kata Budiman, saat dikontak Rakyat Merdeka, Selasa (16/6/2026)
Menurut salah satu pendiri Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan inisiator UU Desa ini, koperasi merupakan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Karena itu, pemerintah justru berkewajiban menjalankannya.
Baca juga : Perusahaan Angkutan Penyeberangan Keluhkan Lonjakan Biaya Operasional
"Kalau ada kekurangan dalam pelaksanaan silakan dikritik. Tapi kalau meminta pemerintah tidak menjalankan koperasi, itu sama saja meminta pemerintah tidak menjalankan amanat konstitusi," ujar Budiman.
Hal yang sama berlaku terhadap program MBG yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
"Kalau Presiden tidak menjalankan program yang menjadi mandat dan janjinya kepada rakyat, justru itu yang melanggar kewajiban politiknya," tegas Budiman.
Pria asal Cilacap itu juga menegaskan pemerintah saat ini tetap menjaga ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat.
Baca juga : CSR PEP Tanjung Field Perkuat UMKM dan Ekonomi Warga Tabalong
"Kami tidak pernah membubarkan diskusi. Kami menghargai perbedaan pendapat. Demonstrasi adalah hak warga negara," katanya. "Dulu ya, kami juga tidak pernah menghina pribadi orang saat mengkritik. Sekeras dan setajam apapun kritik kami," imbuh Budiman.
Ia mengaku heran dengan munculnya tuntutan yang menurutnya tidak sejalan dengan kepentingan ekonomi rakyat. Ia tidak secara eksplisit menyebut adanya pihak yang menunggangi aksi mahasiswa, namun mengingatkan kemungkinan adanya kelompok yang memiliki agenda berbeda.
"Saya tidak mengatakan ditunggangi. Tapi jangan sampai masyarakat tidak sadar ada kelompok-kelompok yang anti-ekonomi rakyat. Mahasiswa jangan dibenturkan dengan ekonomi kerakyatan," lugas Budiman.
Dia berjanji akan terus mendorong dialog terbuka antara pemerintah dan mahasiswa.
Baca juga : Respons Aksi Mahasiswa, Mensesneg: Pemerintah Perkuat Koordinasi Benahi Ekonomi
"Kami ingin bertemu dan berdialog. Saya percaya mahasiswa banyak yang idealis. Jangan sampai idealisme mereka justru bertabrakan dengan agenda keadilan sosial dan ekonomi rakyat yang sedang diperjuangkan pemerintah," tandas Budiman.
Diketahui, sekelompok mahasiswa menggeruduk acara diskusi yang juga dihadiri Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Mulanya acara diskusi berjalan lancar. Namun, tak berselang lama sejumlah mahasiswa naik ke panggung dan membentangkan spanduk penolakan terhadap para pembicara.
"Saya dulu juga aktivis yang mendampingi petani miskin. Kritik itu pada kebijakan dan tindakan pemerintah, bukan menghina orangnya. Itu tradisi demokrasi yang sehat," tutup Budiman.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.