RM.id Rakyat Merdeka - Maraknya konten di media sosial yang menyerang pribadi Presiden Prabowo Subianto dinilai perlu menjadi perhatian.
Pengamat politik Ayip Tayana menegaskan, kebebasan berpendapat dalam demokrasi tetap harus disertai tanggung jawab sehingga kritik tidak bergeser menjadi penghinaan personal.
Menurutnya, saat ini banyak narasi yang bukan lagi kritik terhadap kebijakan, melainkan serangan terhadap pribadi.
Baca juga : IHSG Menghijau Ke Level 6.197 Di Pembukaan Perdagangan
"Bangsa ini harus mampu membedakan mana kritik dan mana penghinaan. Presiden memang harus dikritik, tapi bukan dihina," kata Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional ini dalam keterangannya, Senin (20/7/2026).
Ia mengatakan, kritik yang sehat seharusnya diarahkan pada kebijakan atau tindakan Pemerintah dengan argumentasi yang jelas, bukan sekadar memancing emosi publik.
Konten yang hanya bertujuan memancing kemarahan, menurutnya, tidak mencerminkan praktik demokrasi yang dewasa.
Baca juga : Sapa Anak Suku Bajo, Wamen Fajar Pastikan Program Presiden Jangkau Wakatobi
Ayip mengakui konten bernada negatif kerap memperoleh tingkat keterlibatan (engagement) tinggi di media sosial. Namun, tingginya interaksi tersebut tidak otomatis mencerminkan pandangan mayoritas masyarakat.
"Di Indonesia, konten yang bernada negatif atau emosional memang cenderung mendapatkan engagement tinggi. Jangan sampai hal seperti itu dianggap sebagai gambaran sikap masyarakat secara keseluruhan," katanya.
Menurut Ayip, legitimasi politik Presiden Prabowo tetap kuat karena memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran dengan sekitar 58 persen suara.
Baca juga : Dewi Yustisiana Dukung Harga Khusus BBM untuk Pengusaha Perikanan
Selain itu, ia mengutip hasil survei Poltracking yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo mencapai 74,2 persen, sementara tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah sebesar 72,2 persen.
Meski demikian, Ayip mengingatkan, tingginya tingkat kepuasan publik tidak berarti seluruh kebijakan pemerintah telah diterima tanpa kritik. Temuan mengenai ketidakpuasan pada sektor tertentu tetap harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.
"Angka kepuasan yang tinggi patut diapresiasi, tetapi ketidakpuasan pada sektor tertentu juga harus dijadikan bahan evaluasi oleh Pemerintah," pesannya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.