Koalisi Buruh Dukung Presiden Prabowo Dan Polri Berantas Korupsi

RM.id  Rakyat Merdeka - Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia menyatakan dukungan penuh kepada Polri dan Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas seluruh kasus korupsi di Indonesia.

Koalisi juga meminta Kapolri beserta jajarannya menegakkan hukum secara independen tanpa intervensi, serta meminta seluruh instansi penegak hukum tetap menjaga soliditas dalam mengawal stabilitas nasional.

Sikap tersebut disampaikan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia sebagai respons atas dinamika politik dan penegakan hukum yang berkembang belakangan ini.

Baca juga : Pekan Depan, Koalisi Buruh Temui Pimpinan DPR Bahas RUU Ketenagakerjaan

Presiden Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia-Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (PPMI-KBMI) Daeng Wahidin nenegaskan, kaum buruh berada di belakang agenda pemberantasan korupsi yang dicanangkan Presiden Prabowo.

"Terkait masalah pertikaian antarinstansi ini, kami mendukung Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan segala bentuk persoalan yang sudah diperlihatkan ke depan publik, yang di media sosial sudah ramai dan viral," kata Daeng dalam konferensi pers Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia di Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Menurut Daeng, komitmen tersebut sejalan dengan pidato Presiden Prabowo pada peringatan Hari Koperasi Nasional yang menegaskan perang terhadap korupsi dan praktik oligarki.

Baca juga : Kapolri Temui Jaksa Agung, Tegaskan Polri dan Kejagung Tetap Solid

"Kami dari Koalisi Besar mendukung penuh Bapak Prabowo Subianto memberantas korupsi, mengusut tuntas kasus-kasus korupsi, dan melawan oligarki. Yang bersalah harus dihukum," tegasnya.

Senada, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) Mirah Sumirat menekankan pentingnya sinergi antar aparat penegak hukum.

Menurutnya, ego sektoral maupun konflik antarlembaga hanya akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Baca juga : PERSIS Dukung Presiden Prabowo Berantas Korupsi dan Penegakan Hukum Berkeadilan

"Kami meminta dengan tegas agar TNI, Polri, dan Kejaksaan tetap menjaga soliditas dan kekompakan. Buruh dan rakyat membutuhkan penegakan hukum yang bersih, transparan, dan berkeadilan demi investasi yang sehat dan perlindungan pekerja," kata Mirah.

Koalisi juga menyampaikan dukungan kepada Kepolisian untuk memperkuat pemberantasan korupsi hingga praktik pungutan liar (pungli) yang masih terjadi di sektor industri.

Menurutnya, praktik pungli dan korupsi di lingkungan industri tidak hanya merugikan dunia usaha, tetapi juga berdampak langsung terhadap pekerja karena dapat memicu memburuknya kondisi keuangan perusahaan hingga berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.