RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah mengalokasikan dana Rp 110 triliun sebagai jaring pengaman sosial dari total Rp 405,1 triliun untuk penanganan wabah Covid-19. Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara, diharapkan gerak cepat menyalurkan dana jaring pengaman sosial itu. Sebab, ada rakyat yang sudah nahan lapar sampai ada yang nekat bunuh diri. Yang paling ringan, banyak rakyat yang saat ini “mati gaya” karena sudah 3 mingguan ngendon di rumah.
Salah satu warga yang nekat bunuh diri adalah JL (33), seorang sopir taksi online, dari Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Karena tak bisa narik akibat virus corona, JL nekat gantung diri di halaman belakang rumahnya, Senin sore lalu.
Sebelum peristiwa, JL didatangi seorang laki-laki yang menagih cicilan kredit mobil. “Setelah itu korban sering melamun karena sudah 2 bulan ini tidak narik,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, kombes Yusri Yunus, kemarin.
Kasus kelaparan dialami Yuyun Cahyaningsih, warga Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Perempuan yang sehari-hari menjadi binatu di rumah-rumah masyarakat yang ada di kompleks, kini sudah tidak bisa bekerja. Tak ada lagi yang memintanya menyetrika baju. Akibatnya, Yuyun, suami, dan anaknya, harus hidup dengan menahan lapar. Semua pemasukan sehari-hari terhenti gara-gara corona.
“Kan enggak boleh keluar, jadi orang-orang ngegosok sendiri. Anak saya seminggu puasa, mulai dari Senin sampai Kamis kemarin,” cerita Yuyun, seperti dikutip dream.co.id, akhir pekan kemarin.
Baca juga : Lagi, Jokowi Minta Penyaluran Bantuan Sosial Jangan Terlambat!
Presiden Jokowi sudah menangkap kondisi ini. Makanya, dalam Rapat Terbatas soal Jaring Pengaman Sosial melalui video conference dari Istana Bogor, kemarin, Jokowi meminta program bantuan pemerintah segera dieksekusi. Agar beban masyarakat bisa diperingan di tengah pandemi ini.
“Yang berkaitan dengan Paket Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial bagi masyarakat kita yang berada di lapisan bawah, tadi saya perintahkan agar segera dieksekusi dan langsung dibagikan ke lapangan,” perintah Jokowi.
Pemerintah telah menyiapkan 3,7 juta bantuan sosial berbasis keluarga. Bantuan ini akan diberikan selama dua bulan atau masa tanggap darurat Covid-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Rinciannya, 1,1 juta disiapkan Pemprov DKI Jakarta dan 2,6 juta disiapkan Pemerintah Pusat.
“Saya juga telah memerintahkan Menteri Sosial untuk segera mendistribusikan 200 ribu paket sembako untuk wilayah Jabodetabek,” ucap Jokowi.
Secara keseluruhan, bantuan jaring sosial tadi ada 10 jenis. Pertama, melalui Program Kartu Sembako. Bantuan ini agar masyarakat mengkonsumsi makanan bergizi. Semula, bantuannya hanya Rp 1,32 juta per tahun, atau Rp 110 ribu per bulan, untuk 15,6 juta keluarga. Sekarang, bantuan dinaikkan menjadi Rp 2,4 juta per tahun, atau Rp 200 ribu per bulan, untuk 20 juta keluarga.
Baca juga : Persija Liburkan Pemain, Sandi Sute Latihan Mandiri di Kampung Halaman
Kedua, antisipasi kebutuhan pokok. Pemerintah menganggarkan Rp 25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan operasi pasar logistik. Ketiga, Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan ini ditingkatkan kuantitasnya. Semula jumlah penerima sebanyak 9,2 juta, sekarang ditambah menjadi 10 juta. Manfaatnya pun naik 25 persen.
Keempat, komponen kesehatan. Bantuan ini diberikan kepada balita 0-6 tahun dan ibu hamil. Nilai bantuannya senilai Rp 3 juta per tahun. Kelima, komponen pendidikan. Bantuan ini diberikan kepada siswa SD, SMP, dan SMA. Hal ini juga berlaku bagi anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
Keenam, komponen Kesejahteraan Sosial. Bantuan ini diberikan kepada para lanjut usia mulai 60 tahun ke atas dan penyandang disabilitas. Ketujuh, Kartu Pra Kerja. Awalnya pemerintah mengalokasikan Rp 10 triliun. Karena Covid-19, anggarannya naik dua kali lipat jadi Rp 20 triliun. Program ini berlangsung selama empat bulan.
Kedelapan, diskon tarif listrik. Kesembilan, keringanan pembayaran kredit. Bantuan ini diperuntukkan bagi pekerja informal: ojek online, sopir taksi, dan pelaku UMKM, nelayan, dengan penghasilan harian dengan kredit di bawah Rp 10 miliar.
Kesepuluh, Bantuan Langsung Tunai alias BLT. Bantuan ini senilai Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan bagi keluarga miskin. Warga yang mendapatkan BLT adalah yang berdomisili di luar Jabodetabek. Sementara di Jabodetabek, saat pandemi Covid19, warga miskin akan mendapatkan sembako dengan nilai sama, yakni Rp 600 ribu per bulan.
Baca juga : Bamsoet Dukung Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang Dikeluarkan Jokowi
“Baik itu yang berkaitan dengan PKH, dengan sembako lewat kartu sembako, kartu Pra kerja, berkaitan dengan pembebasan biaya listrik untuk pelanggan 450 VA dan 50 persen untuk 900 VA. Kalau ini segera bisa di lapangan dieksekusi akan baik untuk masyarakat kita,” tegas Jokowi.
Mensos Jualiari Batubara siap gerak cepat. “Penyaluran akan kami mulai dalam waktu dua minggu dari sekarang,” katanya.
Pemerintah menggunakan data terpadu milik Kemensos dalam memilih tiap keluarga yang berhak mendapatkan paket sembako ini. Data itu akan dilengkapi dengan data milik Pemda. [MEN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.