RM.id Rakyat Merdeka - Banjir bandang yang menerjang kawasan Garoga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pada 25 November 2025 menjadi peringatan serius terhadap kerentanan kawasan hulu. Kajian Institute for Sustainable Earth and Resources (I-SER) FMIPA Universitas Indonesia (UI) menemukan 1.572 titik longsor tersebar di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga.
Dari ribuan titik longsor yang teridentifikasi melalui pemetaan citra satelit tersebut, sekitar 81 persen berada di kawasan hutan dengan kondisi lereng curam hingga sangat curam.
Peneliti I-SER UI Dr. Eko Kusratmoko mengatakan, kondisi topografi dan banyaknya titik longsor di kawasan hulu menjadi salah satu faktor yang memperparah dampak banjir bandang, terutama ketika hujan ekstrem mengguyur wilayah tersebut.
“Dari 1.572 titik, 81 persen ada di wilayah lahan hutan dengan lereng curam sampai sangat curam,” ujar Eko saat dihubungi, Minggu (16/8/2026).
Menurut Eko, longsoran dari kawasan hulu membawa material tanah dan lumpur ke dalam aliran sungai. Material tersebut kemudian dapat menyumbat saluran sungai dan menghambat aliran air.
Ketika tekanan air semakin besar, sumbatan berpotensi jebol dan menghasilkan limpasan dalam volume besar menuju kawasan hilir.
Baca juga : Longsor di Bendungan Hilir Rusak Rumah Warga
“Hujan yang ekstrem ini menimbulkan longsoran hebat di hulu dan kemudian aliran debris lumpur akan menutup di saluran, jebol dan terjadilah banjir bandang,” katanya.
Kajian I-SER UI menggunakan pemodelan hidrologi dan hidrodinamik untuk mengetahui karakteristik banjir di Garoga. Hasil analisis menunjukkan curah hujan harian saat bencana mencapai 229,7 milimeter, sementara akumulasi hujan selama sepekan menembus lebih dari 600 milimeter.
Curah hujan dengan intensitas tersebut diperkirakan memiliki periode ulang hingga 300 tahun. Kondisi tersebut memberikan tekanan besar terhadap sistem DAS, terlebih kawasan hulunya memiliki topografi curam dan banyak titik rawan longsor.
Karena itu, I-SER UI menilai penanganan risiko bencana tidak cukup hanya dilakukan setelah banjir terjadi. Mitigasi harus dimulai dari kawasan hulu melalui penguatan pengelolaan DAS, pemantauan titik rawan longsor, hingga pengaturan kembali pemanfaatan ruang.
I-SER UI mendorong pemerintah melakukan penataan ulang zona permukiman dengan menetapkan secara jelas kawasan yang aman dan tidak aman untuk dihuni.
Selain itu, jalur dan lokasi evakuasi perlu ditentukan sejak dini agar masyarakat memiliki tempat berlindung yang jelas ketika bencana kembali terjadi.
Baca juga : Pemasangan Turap Kali Cideng Terus Dikebut
“Kami beri batas aman mana yang boleh ditinggali, mana yang bisa jadi tempat evakuasi. Tata ruang perlu kesepakatan Pemda dengan masyarakat,” ujar Eko.
Menurut dia, penataan kawasan rawan bencana tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Masyarakat yang selama ini tinggal di kawasan berisiko perlu dilibatkan dalam proses penentuan langkah penataan.
Pelibatan masyarakat dinilai penting agar kebijakan mitigasi dapat diterapkan tanpa menimbulkan persoalan baru, terutama bagi warga yang sudah lama tinggal dan menggantungkan kehidupan di kawasan tersebut.
Hutan Berubah Jadi Perkebunan
Kajian I-SER UI juga menemukan perubahan penggunaan lahan di DAS Garoga selama periode 1990-2026. Salah satu perubahan yang teridentifikasi adalah kawasan hutan yang beralih menjadi perkebunan kelapa sawit.
Namun, perubahan tersebut diperkirakan hanya mencakup sekitar 10 persen dari total luas DAS Garoga yang mencapai 445 kilometer persegi. Sebagian besar perubahan penggunaan lahan juga berada di bagian bawah DAS.
Baca juga : Rano: DKI Akan Olah Sampah Jadi Listrik
Temuan kajian tersebut sekaligus menepis dugaan bahwa aktivitas pertambangan di kawasan Aek Pahu menjadi penyebab utama banjir Garoga.
Berdasarkan analisis aliran, posisi Aek Pahu berada di sebelah selatan dan alirannya menuju bagian hilir yang sudah mendekati laut. Dengan kondisi tersebut, kawasan Aek Pahu dinilai tidak berada dalam sistem aliran utama lokasi banjir Garoga.
Karena itu, pengurangan risiko bencana di Garoga perlu diarahkan pada penguatan pengelolaan DAS secara menyeluruh, mulai dari kawasan hulu hingga hilir.
Pemantauan kawasan rawan longsor, pengendalian pemanfaatan ruang, penataan permukiman, serta penyediaan jalur evakuasi perlu ditempatkan sebagai satu kesatuan kebijakan mitigasi.
Hasil kajian tersebut mendapat sambutan positif dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Tahapan berikutnya diharapkan dapat mempertemukan pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyepakati penataan ruang yang lebih aman.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kawasan berisiko tinggi terus berkembang menjadi permukiman. Dengan penataan sejak dini, potensi korban jiwa dan kerugian akibat banjir bandang ketika hujan ekstrem kembali terjadi dapat ditekan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.