Oleh: Ahmad Nur Hidayat
Ketua KPU Provinsi Jawa Barat
RM.id Rakyat Merdeka - Pada ulang tahunnya yang ke-81, Jawa Barat justru mendapat pengakuan yang layak dicermati. Gubernur Dedi Mulyadi mengatakan, masih banyak kekurangan yang dirasakan masyarakat: lapangan kerja, sekolah, kesehatan, jalan kabupaten dan desa, sampah, sampai kerusakan lingkungan. Pengakuan seperti ini lebih berguna daripada perayaan yang hanya berisi daftar keberhasilan.
Jawa Barat memang bukan daerah yang sederhana untuk diurus. Ada 27 kabupaten/kota dengan watak ekonomi dan persoalan yang berbeda. Kawasan Bekasi, Karawang, dan Purwakarta tumbuh sebagai pusat industri. Bandung Raya dan Bogor Raya menghadapi tekanan perkotaan yang terus membesar. Sebagian wilayah Priangan masih kuat bertumpu pada pertanian. Daerah Pantura menghadapi persoalan pesisir, industri, pertanian, dan permukiman sekaligus. Keragaman semacam ini membuat satu persoalan tidak berdiri sendiri.
Lapangan kerja adalah contoh yang paling jelas. Pada Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka Jawa Barat masih 6,64 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatat 26,89 juta orang berada dalam angkatan kerja. Sementara itu, investasi terus masuk dalam jumlah besar. Sepanjang Januari-September 2025, realisasi investasi mencapai Rp 218,2 triliun dan menyerap 303.469 tenaga kerja.
Baca juga : 350 Ribu Benih Ikan Disalurkan ke Warga Dapil II Jabar, Dorong Budidaya
Angka itu memberi pesan yang cukup terang. Jawa Barat membutuhkan investasi, tetapi investasi saja tidak menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan. Industri membutuhkan jenis keterampilan tertentu. Sekolah dan lembaga pelatihan menyediakan keterampilan dengan kualitas yang tidak selalu sama. Tempat tinggal pekerja pun belum tentu dekat dengan pusat-pusat pertumbuhan. Di sinilah persoalan pendidikan, transportasi, investasi, dan pekerjaan bertemu.
Kajian tentang kapasitas pemerintahan sejak Honadle (1981) mengingatkan bahwa kemampuan Pemerintah tidak cukup dilihat dari anggaran atau jumlah organisasi yang dimiliki. Pemerintah harus mampu membaca masalah, menentukan pilihan, menggunakan sumber daya, lalu menjaga agar program benar-benar bekerja. Wu, Ramesh, dan Howlett (2015) menyebut kemampuan analitis, operasional, dan politik sebagai bagian penting dari kapasitas kebijakan.
Kerangka tersebut terasa relevan untuk Jawa Barat. Ambil soal sekolah. Menambah SMA dan SMK memang diperlukan jika daya tampung kurang. Namun, membangun gedung adalah bagian yang relatif mudah dilihat. Pertanyaan berikutnya lebih sulit: sekolah dibangun di mana, guru tersedia atau tidak, kompetensi apa yang diajarkan, dan apakah lulusan dapat masuk kedalam kegiatan ekonomi yang berkembang di wilayahnya.
Jalan menghadirkan soal yang berbeda. Dedi menyebut, jalan provinsi relatif membaik, sedangkan banyak jalan kabupaten dan desa masih memerlukan perbaikan. Secara administratif, siapa bertanggung jawab atas masing-masing jalan dapat ditemukan dalam aturan. Warga melihatnya dengan cara lain. Bagi petani di Garut atau pekerja yang menuju kawasan industri di Karawang, perjalanan merupakan satu rangkaian. Jalan provinsi yang baik tidak banyak membantu jika akses dari desa atau jalan kabupatennya rusak.
Baca juga : Anton Sukartono Kembali Pimpin Demokrat Jabar?
Ini pekerjaan khusus Pemerintah Provinsi. Jawa Barat tidak dapat dikelola dengan anggapan bahwa setiap tingkat pemerintahan cukup mengurus kotaknya sendiri. Kabupaten/kota memiliki kewenangan. Desa memiliki kewenangan. Pemerintah Pusat juga hadir pada banyak urusan. Pemprov dibutuhkan untuk mempertemukan pekerjaan yang terpisah-pisah itu, terutama ketika kemampuan fiskal dan administratif antardaerah tidak sama.
Kasus kesehatan yang disampaikan Dedi juga perlu dibaca dari sisi ini. Membantu seorang warga yang menanggung tunggakan pengobatan Rp 162 juta adalah tindakan yang konkret. Tetapi ada pertanyaan yang tidak boleh hilang: bagaimana nasib warga dengan masalah serupa yang tidak bertemu gubernur dan tidak menjadi perhatian publik? Pemerintahan daerah yang baik harus membuat pelayanan berjalan untuk orang-orang yang tidak dikenal pejabat sekalipun.
Hal yang sama berlaku pada lingkungan. Jawa Barat ingin investasi tumbuh, sementara gunung gundul, pencemaran sungai, sampah, pertambangan, dan abrasi masih menjadi persoalan. Pemerintah tidak sedang diminta memilih ekonomi atau lingkungan. Tugasnya justru lebih sulit: mengatur pertumbuhan agar pekerjaan tercipta tanpa merusak sumber air, lahan, sungai, dan ruang hidup masyarakat. Visi pembangunan Jawa Barat 2025-2029, “Lembur Diurus, Kota Ditata”, sebenarnya memberi ruang besar untuk pekerjaan ini.
Pada usia 81 tahun, Jawa Barat tidak kekurangan program pembangunan. Tantangannya adalah memastikan program-program itu benar-benar bertemu dengan kebutuhan masyarakat yang berbeda dari satu wilayah ke wilayah lain. Keberhasilan pembangunan pada akhirnya terlihat dari hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan warga: tersedianya pekerjaan, akses pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, jalan yang berfungsi baik, serta lingkungan yang tetap aman dan sehat.
Baca juga : Apel Kebangsaan 2026, Kapolres Bogor Ajak Warga Jaga Rawat Jawa Barat
Dalam konteks itu, pengakuan Gubernur Dedi Mulyadi atas berbagai kekurangan yang masih dihadapi Jawa Barat patut dihargai sebagai sikap ksatria dalam kepemimpinan. Kejujuran menyampaikan kepada rakyat bahwa masih ada pekerjaan yang belum selesai merupakan bagian penting dari akuntabilitas publik. Namun, pengakuan tersebut akan memperoleh makna yang lebih kuat apabila diikuti dengan kemampuan pemerintah menerjemahkannya ke dalam perbaikan yang nyata dan dirasakan secara merata oleh masyarakat Jawa Barat.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.