RM.id Rakyat Merdeka - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mencapai 72.798,73 hektare. Pemerintah pun mengajak semua pihak ikut turun tangan, sembari mengerahkan lebih dari 57 ribu personel gabungan untuk memadamkan api dan mencegah kebakaran meluas.
Berdasarkan data yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Minggu (23/8/2026), Karhutla terjadi di berbagai wilayah. Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan luas karhutla terbesar, yakni 38.310,89 hektare. Untuk penanganannya, pemerintah mengerahkan 10.010 petugas gabungan.
Selanjutnya, Riau dengan luas karhutla 16.249,24 hektare ditangani 17.764 petugas. Kemudian, Kalimantan Selatan dengan luas 8.019,62 hektare ditangani 1.408 personel.
Luas karhutla di Kalimantan Tengah mencapai 7.634,46 hektare dengan 10.700 personel yang dikerahkan. Sumatera Selatan mencatat 1.926,23 hektare dengan 11.567 personel. Sedangkan Jambi seluas 658,29 hektare dengan 5.818 personel.
Secara keseluruhan, sebanyak 57.267 personel gabungan diterjunkan untuk memperkuat operasi pemadaman dan penanganan karhutla di enam provinsi terdampak.
Namun, upaya pemadaman menghadapi tantangan berat karena kondisi kekeringan ekstrem dan minimnya sumber air. BNPB menyebut banyaknya hari tanpa hujan membuat petugas kesulitan mendapatkan sumber air di sejumlah lokasi.
"Kesulitan mendapatkan air di lapangan, termasuk di Kalsel. Butuh sumur dan normalisasi kanal," kata Kapusdatin BNPB Berton Pandjaitan saat dihubungi, Minggu (23/8/2026).
Di tengah kondisi tersebut, Presiden Prabowo Subianto turun langsung memantau penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu (22/8/2026). Presiden terlebih dahulu mengunjungi Kalimantan Barat (Kalbar), kemudian melanjutkan kunjungan ke Kalimantan Tengah (Kalteng).
Baca juga : AS Ancam Sanksi Ekonomi, Iran Balik Menggertak
Setibanya di Kalbar, Prabowo langsung memimpin rapat penanganan karhutla bersama jajaran pemerintah pusat dan daerah. Presiden kemudian meninjau langsung lokasi kebakaran di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.
Prabowo meminta penanganan karhutla dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan langsung menyasar titik-titik kebakaran. Kepala Negara juga menginstruksikan penguatan operasi di lapangan melalui penambahan personel, helikopter water bombing, pompa air, sumur bor, serta pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Pemerintah menambah tiga batalyon TNI atau sekitar 1.500 personel dari luar Kalimantan. Selain itu, enam helikopter besar water bombing disiapkan untuk mempercepat pemadaman dari udara.
"Presiden bersama jajaran pemerintah senantiasa bergerak cepat dan bekerja keras untuk menangani situasi serta memenuhi kebutuhan di lapangan, sekaligus memastikan perlindungan dan keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan," janji Presiden Prabowo seperti dikutip dari akun Instagram @presidenrepublikindonesia.
Presiden juga mendoakan para petugas gabungan yang melakukan pengeroyokan pemadaman si Jago Merah. "Semoga senantiasa diberikan keselamatan, kekuatan, dan perlindungan," harap Prabowo.
Di Kalteng, Presiden melakukan langkah serupa seperti di Kalbar, yakni memimpin rapat terbatas mengenai karhutla.
"Pemerintah senantiasa bersiaga untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak segera terpenuhi, sekaligus mencegah meluasnya kebakaran dan munculnya titik-titik api baru," tambah Prabowo.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah belum berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menangani karhutla. Pras bilang, penanganan saat ini telah berjalan melalui koordinasi lintas sektor yang cukup kuat.
Baca juga : Usut Korupsi Kasus Unsoed, KPK Kembangkan Ke TPPU
Pemerintah juga telah menambah sejumlah peralatan dan personel untuk mempercepat penanganan di lapangan. "Saya kira belum (perlu satgas)," kata Pras saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (23/8/2026).
Ia menjelaskan, kebutuhan tambahan peralatan seperti helikopter water bombing dan alat pelindung diri (APD) telah dipenuhi. Pemerintah juga menambah kekuatan personel untuk mendukung penanganan karhutla.
"Hari ini penambahan personel dari tiga batalion sudah beroperasi. Sama-sama kita keroyok," lanjutnya.
Pras menjelaskan, pemerintah juga membagi tanggung jawab penanganan kepada sejumlah kementerian dan lembaga. Pembagian tugas tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan lebih cepat, terpadu, dan serentak.
Di Kalimantan Barat, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditugaskan untuk menangani kondisi di lapangan.
Di Kalimantan Tengah, penanganan dilakukan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak dan Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo.
Di Kalimantan Selatan, Presiden Prabowo menugaskan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali bersama Asisten Utama Operasi Kapolri Komjen Mohammad Fadil Imran.
Adapun di Kalimantan Timur, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita bersama Komandan Korps Brimob Komjen Ramdani Hidayat ditugaskan untuk turun langsung.
Baca juga : Firman Soebagyo: Badan Ini Bertanggung Jawab Ke Presiden
Menurutnya, mekanisme tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan respons terhadap karhutla berjalan lebih cepat di berbagai wilayah yang terdampak. Enam provinsi menjadi prioritas penanganan karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Minta Pelaku Ditindak
Selain itu, lanjut Pras, Presiden memerintahkan penindakan hukum terhadap pelaku atau oknum yang terbukti dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Penindakan, kata dia, berlaku bagi siapa pun yang terbukti terlibat, baik perorangan maupun korporasi.
"Termasuk pihak yang memberikan arahan atau perintah untuk membakar maupun membuka lahan dengan cara membakar," ungkap Pras.
Saat ini, terdapat empat korporasi di Kalbar yang sedang dalam proses penyelidikan terkait Karhutla. Ia mengatakan izin usaha korporasi dapat dicabut apabila nantinya ditemukan pelanggaran.
"Kalau ditemukan pelanggaran dicabut izin," tegasnya.
Menurut Prasetyo, pemerintah tidak hanya akan mengandalkan penindakan hukum untuk mencegah karhutla. Pemerintah juga akan mencari solusi bagi masyarakat yang membutuhkan lahan untuk bercocok tanam atau kegiatan ekonomi lainnya.
Hal itu menjadi perhatian karena terdapat sejumlah peraturan daerah yang masih memungkinkan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar.
"Kalau perkaranya adalah masyarakat kita membutuhkan untuk membuka lahan, maka pemerintah akan hadir dalam bentuk yang lain dengan memberikan bantuan, misalnya ekskavator-ekskavator yang diperlukan untuk membuka lahan," terangnya. [UMM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.