RM.id Rakyat Merdeka - Badan Pusat Statistik (BPS) terus memutakhirkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan data yang menjadi dasar pengambilan kebijakan pemerintah tetap sesuai dengan kondisi masyarakat terkini.
Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data BPS Seti Pramana mengatakan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Perubahan domisili, kematian, maupun perubahan kondisi sosial ekonomi membuat data perlu diperbarui secara berkala.
“Ada informasi mengenai domisili yang berpindah, meninggal, dan sebagaimana, sehingga dilakukan proses pemutakhiran. Sumber datanya apa? Data dari kementerian lembaga, survei, dan ada sensus. Jadi harus diperbarui sehingga kita dapat informasi yang lebih detail yang lebih akurat sesuai dengan data terkini,” jelas Seti dalam Diskusi Metodologi Penentuan Desil dan Pengukuran Kemiskinan, Jumat (11/9/2026).
Pemutakhiran DTSEN dilakukan secara bertahap oleh BPS bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Sejak Februari 2025 hingga saat ini, DTSEN telah mengalami sejumlah pembaruan dan mencapai versi ketujuh pada 10 Juli 2026.
Baca juga : Eva: Saya Sudah Minta BPS Periksa Proses Pendataannya
Proses tersebut dilakukan untuk memastikan data yang digunakan pemerintah semakin mutakhir dan mampu menangkap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk mengusulkan perubahan maupun menyampaikan sanggahan melalui berbagai kanal yang disediakan pemerintah.
Tenaga Ahli Kementerian Sosial Andi Kurniawan mengatakan pemanfaatan DTSEN turut meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan sosial. Saat ini, terdapat sekitar 4,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) baru yang sebelumnya tidak menerima bantuan sosial dan kini masuk sebagai penerima.
“Ada sekitar 4,3 juta KPM baru yang selama ini tidak menerima bansos hari ini bisa menerima bansos, sejak DTSEN kita pakai,” ungkap Andi.
Menurutnya, penggunaan DTSEN merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki ketepatan sasaran bantuan sosial. Pemerintah juga terbuka terhadap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak sebagai bagian dari proses pemutakhiran data.
Baca juga : Lestari: Mekanisme Sanggah DTSEN Jangan Korbankan Hak Masyarakat
Sementara itu, Ketua Forum Masyarakat Statistik (FMS) Rusman Heriawan mengatakan hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi salah satu sumber untuk memperbarui DTSEN.
“Yang paling dekat untuk memperbaiki DTSEN adalah dari hasil Sensus Ekonomi tahun 2026 yang sebentar lagi akan dikeluarkan lalu akan meng-update DTSEN dan desil. Ini jangka pendek,” jelas Rusman.
Ia juga mengusulkan pemerintah menyediakan help desk atau call center bagi masyarakat yang ingin menyampaikan informasi terkait DTSEN. Layanan tersebut dapat melibatkan lintas institusi yang memiliki kewenangan maupun kepentingan dalam pengelolaan DTSEN.
Diskusi yang diselenggarakan BPS di Kampus Politeknik Statistika STIS tersebut membahas metodologi penentuan desil, pengukuran kemiskinan, pemutakhiran data, serta pemanfaatan DTSEN dalam mendukung kebijakan sosial ekonomi.
Baca juga : Gus Ipul Siapkan Sanksi Hingga Pemecatan ASN
Forum tersebut turut dihadiri Media Wahyudi Askar dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Forum Masyarakat Statistik, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), akademisi, serta sejumlah media.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.