RM.id Rakyat Merdeka - Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dinilai perlu memperkuat kapasitas komunikasi publik di tengah derasnya pertarungan informasi di ruang digital. Langkah tersebut dinilai penting untuk merespons cepat tudingan, disinformasi, hoaks, fitnah hingga manipulasi informasi yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintah.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan, penguatan komunikasi publik diperlukan menyusul munculnya sejumlah tudingan terhadap Bakom yang disebarkan melalui akun anonim di media sosial.
Kepala Bakom Muhammad Qodari sebelumnya menyebut lembaganya tengah berada dalam posisi under attack. Ia mengibaratkan tudingan yang disebarkan akun anonim tersebut sebagai “surat kaleng” modern yang kini tidak lagi dikirim melalui kertas, melainkan disebarkan melalui unggahan di media sosial.
Salah satu tudingan yang beredar menyebut adanya pejabat Bakom yang memainkan atau mengelola anggaran iklan media hingga Rp 60 miliar. Qodari telah membantah tudingan tersebut dan menegaskan belanja media merupakan anggaran lembaga yang diproses melalui mekanisme resmi penganggaran dan pengadaan, bukan keputusan pribadi pejabat tertentu.
Trubus menilai Bakom memiliki posisi strategis dalam menjaga komunikasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, tantangan komunikasi pemerintah saat ini bukan hanya menyampaikan program, tetapi juga menghadapi derasnya arus informasi di media sosial.
Baca juga : Tegur Anak Buah Bergaya Hidup Mewah, Qodari Kasih Contoh Pakai Jam Seiko
“Saya melihat ini memang upaya secara sistematis terstruktur, untuk menjatuhkan pemerintahan Pak Prabowo melalui penyebaran disinformasi fitnah dan kebencian yang dibangun dengan tujuan untuk merusak tingkat kepercayaan publik kepada Presiden, kepada Pak Prabowo,” kata Trubus kepada wartawan, Rabu (30/9/2026).
Ia merujuk pada hasil survei Digdaya Polling & Strategy periode 22-31 Juli 2026 yang mencatat tingkat kepercayaan terhadap Presiden Prabowo sebesar 73,3 persen. Survei tersebut melibatkan 1.200 responden secara nasional dengan margin of error sekitar ±2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Menurut Trubus, tingginya dinamika informasi di ruang digital membuat pemerintah perlu menyampaikan data yang konsisten dan dapat diuji publik. Dengan demikian, isu yang berkembang di media sosial tidak dibiarkan membentuk persepsi publik sebelum pemerintah memberikan penjelasan berbasis fakta.
“Solusinya sebenarnya lebih kepada harus menunjukkan data konsisten. Karena publik sekarang kan kita ini masyarakat society 5.0 itu kan lebih bermain di media sosial sama AI. Nah ini diperkuat di data yang penting itu menunjukkan data, kemudian fakta dan realitas konkret saja,” ujar Trubus.
Trubus mengatakan pemerintah tidak cukup hanya memberikan bantahan terhadap tudingan yang beredar. Menurutnya, setiap klarifikasi perlu disertai fakta dan mekanisme yang dapat diverifikasi masyarakat.
Baca juga : Bakom Diserang Surat Kaleng, Qodari Siap Lawan
Ia mencontohkan respons Qodari terhadap tudingan mengenai anggaran media. Qodari menjelaskan angka Rp60 miliar yang beredar tidak sesuai dengan informasi anggaran Bakom. Ia juga menyebut proses pengadaan dilakukan melalui mekanisme kelembagaan, termasuk Sekretariat Bakom dan Kelompok Kerja Sekretariat Negara.
Selain respons berbasis data, Trubus menilai pemerintah perlu memperkuat orkestrasi komunikasi agar kementerian dan lembaga menyampaikan informasi yang sejalan.
“Membuat informasi satu pintu sekarang harusnya diperkuat penguatan informasi satu pintu, jadi pemerintah ini hanya satu pintu, jadi tidak boleh kemudian antarkementerian mempunyai suara sendiri-sendiri. Ini kan persoalannya dibutuhkan kolaborasi sinergitas di antara kementerian lembaga,” ungkap Trubus.
Berdasarkan Perpres Nomor 96 Tahun 2025, Bakom merupakan lembaga nonstruktural di bawah Presiden yang bertugas memberikan dukungan dalam orkestrasi komunikasi dan informasi kebijakan serta program strategis pemerintah. Regulasi tersebut juga menempatkan Bakom sebagai pengoordinasi komunikasi antarinstansi pemerintah.
Trubus menilai penguatan komunikasi publik juga semakin relevan menjelang Pemilu 2029. Menurutnya, dinamika pertarungan narasi di ruang publik berpotensi meningkat seiring mendekatnya tahun politik.
Baca juga : Pemerintah Tak Lupa Perhatikan Nasib Guru
“Serangan waktunya 2027 nanti lebih kencang lagi, lebih keras lagi karena ini mendekat 2029 sehingga semua lini yang kategori kelemahan Pak Prabowo ini memang sekarang diserang betul-betul,” sebut Trubus.
Ia membandingkan dinamika tersebut dengan situasi menjelang Pemilu 2014 dan 2019 yang menurut pengamatannya juga diwarnai peningkatan pertarungan narasi ketika memasuki periode politik.
“Nanti akan muncul baru yang lebih keras lagi nanti makin masif serangannya itu, karena saya melihat potret 2014 kemudian 2019 juga sama seperti itu memang mendekati masa-masa seperti itu masa-masa politik, pesta politik,” tukasnya.
Karena itu, Trubus mendorong penguatan kapasitas Bakom agar pemerintah memiliki sistem komunikasi yang responsif, terkoordinasi dan berbasis data.
Di tengah munculnya “surat kaleng” modern melalui akun anonim, menurutnya, tantangan komunikasi pemerintah bukan semata-mata membantah setiap tudingan. Pemerintah juga perlu memastikan informasi yang disampaikan kepada publik cepat, terbuka dan dapat diverifikasi, sekaligus tetap memberi ruang bagi kritik yang berbasis fakta.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.