RM.id Rakyat Merdeka - Pengamat militer dan pertahanan Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menilai, momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 TNI perlu menjadi kesempatan untuk melakukan pembenahan internal dan eksternal guna memperkuat institusi pertahanan yang profesional, modern, dan tetap selaras dengan prinsip demokrasi.
Menurut Susaningtyas, berbagai aspek dalam tubuh TNI perlu dievaluasi menyesuaikan dinamika geopolitik serta tantangan pertahanan yang terus berkembang.
“Pada momentum HUT ke-81 TNI, agenda pembenahan internal dan eksternal harus bertransformasi menjadi kekuatan pertahanan yang profesional, modern, dan tetap selaras dengan prinsip demokrasi,” kata Susaningtyas dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (4/10/2026).
Ia mengatakan, salah satu isu yang perlu mendapat perhatian adalah reformasi peradilan militer, termasuk revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Menurut dia, prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum semestinya diadili melalui peradilan umum untuk menjamin transparansi dan keadilan, khususnya bagi korban dari kalangan sipil. “Bilapun penegakan hukum tetap di peradilan militer harus transparan,” ujarnya.
Selain reformasi peradilan militer, Susaningtyas menilai pembatasan peran prajurit aktif di ranah sipil perlu diperkuat untuk menjaga prinsip supremasi sipil.
Ia menyoroti, kekhawatiran mengenai semakin luasnya keterlibatan prajurit aktif dalam jabatan di kementerian/lembaga sipil maupun program non-pertahanan, seperti ketahanan pangan dan pengamanan konflik industrial.
Menurut dia, penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil perlu dibatasi secara ketat agar tidak mengaburkan batas antara fungsi pertahanan negara dan urusan domestik masyarakat.
Baca juga : Nuning: Super Garuda Shield Jadi Ajang Modernisasi Kemampuan Taktis TNI
“TNI perlu mengembalikan fokus utamanya sebagai alat pertahanan negara dan tidak menjadi instrumen fungsi pengamanan dalam negeri secara berlebihan,” katanya.
Di sisi lain, Susaningtyas menilai, modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) perlu dilakukan secara transparan sekaligus adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Ia mengatakan, luas wilayah Indonesia masih menjadi tantangan bagi kemampuan pengawasan dan pertahanan, terutama di sektor laut dan udara.
Karena itu, pengadaan alutsista harus dilakukan secara akuntabel untuk mencegah potensi penyimpangan anggaran, sekaligus memastikan sistem persenjataan yang dibeli sesuai dengan kebutuhan pertahanan nasional.
Menurut dia, doktrin dan alutsista TNI juga perlu bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi peperangan modern, antara lain melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), pengembangan kemampuan siber, dan penggunaan sistem nirawak seperti drone.
Terkait pengadaan alutsista, Susaningtyas menjelaskan bahwa sistem pertahanan Indonesia menganut paradigma defensif-aktif dalam kerangka Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).
Artinya, pola operasi militer TNI pada masa damai maupun perang tidak ditujukan untuk menyerang negara lain, melainkan mempertahankan Indonesia dari kemungkinan serangan.
“Walaupun demikian, pola operasi pertahanan tidak bersifat pasif, melainkan harus aktif,” katanya.
Baca juga : Israel Serang Lebanon, Pengamat: Ancaman Serius Bagi Perdamaian
Ia menambahkan, proses pemilihan dan pengadaan alutsista juga menghadapi tantangan dari sisi ketersediaan produk di negara produsen.
Menurut Susaningtyas, kebutuhan Indonesia tidak selalu dapat dipenuhi dengan produk baru karena negara produsen belum tentu memiliki alutsista yang sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan Indonesia.
Ia mengatakan, alutsista baru juga membutuhkan biaya sangat besar serta waktu pembangunan yang dapat mencapai empat hingga lima tahun.
“Kondisi tersebut membuat kita terpaksa membeli alutsista bekas. Tuntutan waktu dan alokasi anggaran acapkali lebih menonjol dibandingkan mutu alutsista,” ujarnya.
Karena itu, menurut dia, pengadaan alutsista perlu disesuaikan dengan kebutuhan pertahanan, kemampuan anggaran negara, dan ketersediaan produk dari negara produsen.
Susaningtyas menekankan pentingnya membangun kemandirian industri pertahanan nasional sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas Sishankamrata.
“Kemandirian produksi alutsista merupakan elemen vital dalam mencapai efektivitas Sishankamrata. Dibutuhkan riset yang berkelanjutan untuk inovasi produk alutsista di masa mendatang,” katanya.
Selain modernisasi persenjataan, ia menilai restrukturisasi organisasi TNI juga perlu dilakukan untuk mengatasi persoalan surplus perwira menengah dan tinggi.
Baca juga : Nuning: Serangan Ke UNIFIL Langgar Hukum Internasional
Menurut dia, solusi berupa perluasan komando teritorial, termasuk penambahan Komando Daerah Militer (Kodam), perlu dikaji berdasarkan kebutuhan operasional pertahanan dan bukan semata-mata untuk menampung surplus personel.
Ia juga meminta peningkatan standar keselamatan dan kesejahteraan prajurit menjadi bagian dari agenda pembenahan TNI.
Insiden kecelakaan dalam latihan rutin maupun program Komponen Cadangan (Komcad), kata dia, perlu menjadi bahan evaluasi terhadap manajemen risiko dan kesiapan medis di lapangan.
“Kesejahteraan prajurit, terutama yang bertugas di garis depan perbatasan dan daerah rawan, harus terus ditingkatkan secara adil demi menjaga profesionalisme mereka,” katanya.
Susaningtyas juga menyoroti kebutuhan rumah dinas bagi prajurit, khususnya personel Bintara dan Perwira Yonif Teritorial Pembangunan (Yonif TP).
Ia mengatakan, masih terdapat Bintara dan Perwira Yonif TP yang harus menyewa tempat tinggal di luar pangkalan sehingga persoalan hunian prajurit perlu mendapat perhatian dalam pembenahan kesejahteraan TNI.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.