RM.id Rakyat Merdeka - Politisi muda Kris Tjantra mendorong Pemerintah mengevaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk mempertimbangkan penetapan status bencana nasional jika dampaknya telah melampaui kemampuan penanganan daerah dan memenuhi ketentuan perundang-undangan.
Menurut Kris, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan Pemerintah. Penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus memastikan perlindungan warga dan mencegah kebakaran serupa terus berulang setiap tahun.
“Bagi saya, yang harus menjadi pertimbangan utama itu keselamatan rakyat. Jangan sampai kita terlalu lama berkutat pada persoalan status, sementara masyarakat harus berhadapan dengan asap, anak-anak terancam kesehatannya, dan aktivitas sehari-hari terganggu. Pemerintah harus melihat persoalan ini secara utuh, bukan hanya dari angka-angka di atas kertas,” ujar Kris dalam keterangannya, Rabu (14/10/2026).
Dia menegaskan, penetapan status bencana nasional bukan sekadar persoalan administratif. Keputusan tersebut harus didasarkan pada kondisi faktual di lapangan, luas dampak kebakaran, kebutuhan penanganan, serta kemampuan Pemerintah dalam melindungi masyarakat.
Baca juga : Lindungi Orangutan dari Asap Karhutla, Menhut Siapkan Dukungan Medis
Jika situasi membutuhkan pengerahan sumber daya yang lebih besar, kata dia, Pemerintah tidak boleh menunda langkah antisipasi hanya karena persoalan koordinasi birokrasi.
Kris juga meminta Pemerintah pusat memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kementerian terkait, aparat, dan unsur masyarakat.
Sinergi tersebut diperlukan agar pemadaman, penanganan warga terdampak, dan pemulihan lingkungan dapat berjalan secara terpadu.
“Jangan sampai kita baru bergerak luar biasa setelah keadaan telanjur parah. Kalau tanda-tanda di lapangan menunjukkan situasi semakin mengkhawatirkan, langkah antisipasi harus dilakukan sejak sekarang. Pemerintah harus hadir sebelum masyarakat menanggung dampak yang lebih besar,” katanya.
Baca juga : Hujan Diprediksi Awal November, Menhut Raja Juli Maksimalkan OMC & Pasukan Darat
Lebih lanjut, Kris mengingatkan bahwa penanganan karhutla tidak boleh berhenti setelah api berhasil dipadamkan. Pemerintah harus menelusuri penyebab kebakaran, memperketat pengawasan di wilayah rawan, serta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum.
Tanpa upaya pencegahan dan penegakan hukum yang konsisten, karhutla berisiko terus berulang setiap tahun, sementara masyarakat kembali menanggung dampak kesehatan, lingkungan, dan terganggunya aktivitas ekonomi.
“Ukuran keberhasilan bukan hanya berapa banyak titik api yang dipadamkan. Kita juga harus melihat apakah masyarakat terlindungi, apakah warga yang terdampak mendapat bantuan, dan apakah ada langkah nyata agar kebakaran serupa tidak terus berulang. Di situlah tanggung jawab negara diuji,” tegasnya.
Karena itu, Kris mendorong Pemerintah segera mengevaluasi skala dan dampak karhutla secara terbuka, termasuk mengkaji kebutuhan penetapan status bencana nasional sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca juga : Tangani Karhutla Sebangau, Menhut Perkuat Strategi Putus Kepala Api
Menurutnya, apabila persyaratan penetapan status tersebut terpenuhi, Pemerintah harus mengambil keputusan dengan mengutamakan keselamatan masyarakat dan efektivitas penanganan.
“Kita tidak boleh membiasakan diri hidup berdampingan dengan bencana yang terus berulang. Hutan harus dilindungi, masyarakat harus diselamatkan, dan pemerintah harus memastikan bahwa penanganan Karhutla tidak hanya menyelesaikan keadaan hari ini, tetapi juga mencegah tragedi yang sama terulang esok hari,” pungkas Kris.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.