RM.id Rakyat Merdeka - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mendukung langkah Kementerian Koordinator Bidang Pangan memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di empat provinsi prioritas swasembada pangan dan air, yakni Papua Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah.
Dukungan tersebut disampaikan Ketua Umum APHI Soewarso dalam rapat koordinasi penanggulangan karhutla di Jakarta, Kamis (15/10/2026). Ia menilai, sinergi pemerintah, pelaku usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu diperkuat hingga tingkat tapak agar pencegahan serta penanganan kebakaran berjalan lebih efektif.
“Sinergi penanganan karhutla perlu diperkuat hingga tingkat tapak dengan melibatkan Masyarakat Peduli Api (MPA). Koordinasi antara pelaku usaha, MPA, pemerintah daerah, dan petugas pengendalian karhutla diperlukan agar pencegahan, deteksi dini, dan respons awal dapat berjalan lebih cepat dan terarah,” kata Soewarso.
Menurutnya, masyarakat memiliki peran penting dalam upaya pencegahan karhutla karena memahami kondisi wilayah dan aktivitas pengelolaan lahan di sekitarnya. Pengetahuan tersebut dapat membantu pemantauan kawasan rawan serta mempercepat penyampaian informasi ketika ditemukan indikasi kebakaran.
Karena itu, APHI mendorong penguatan sinergi dengan MPA secara berkelanjutan melalui komunikasi rutin, peningkatan kapasitas, dan dukungan sarana sesuai kebutuhan masyarakat. Pendampingan pengelolaan lahan tanpa bakar juga perlu diperluas agar masyarakat memiliki alternatif yang sesuai dengan kondisi setempat.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, penguatan koordinasi penanganan karhutla harus disertai penataan lanskap. Langkah tersebut diperlukan agar pengelolaan lahan, ketersediaan air, serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran berjalan selaras.
Baca juga : Imin Galang Bantuan Masker dan Air Bersih untuk Warga Terdampak Karhutla
“Fokus koordinasi kami adalah melindungi kawasan yang mendukung swasembada pangan dan air di empat provinsi tersebut. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat,” kata Hanif.
Rapat koordinasi tersebut membahas pemantauan dan evaluasi dampak kebakaran terhadap Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN). Kolaborasi dengan korporasi pemegang izin konsesi, termasuk melalui APHI dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), dinilai penting untuk mendukung pengendalian dan pemadaman kebakaran.
Tahapan penanganan meliputi rapat koordinasi, survei lapangan untuk pemetaan spasial dan penetapan sasaran prioritas, persiapan pelaksanaan, hingga kegiatan di lapangan.
Kemenko Pangan sebelumnya telah melaksanakan penanganan karhutla di Kalimantan Selatan. Kegiatan diawali dengan rapat koordinasi pada Agustus, dilanjutkan survei lapangan dan persiapan pada September, serta pelaksanaan di lapangan pada awal Oktober. Sasaran prioritasnya mencakup area seluas 10.000 hektare di wilayah ibu kota provinsi dan sekitarnya.
Adapun rapat pada Kamis (15/10/2026) membahas persiapan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah berdasarkan hasil survei dan pemetaan lokasi prioritas. Pembahasan mencakup kebutuhan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta strategi teknis penanganan sesuai kondisi dan karakteristik wilayah.
Hanif mengungkapkan, penanganan karhutla di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya lokasi yang berada di daerah terpencil, serta akses jalan, kanal, dan sumber air yang belum tertata dengan baik.
Baca juga : Asap Makin Pekat Pagi Seperti Malam
“Kita perlu melakukan penataan lanskap agar upaya pengendalian kebakaran terhubung dengan pengelolaan kawasan secara menyeluruh. Setiap pihak perlu memahami perannya sehingga pencegahan dan penanganan kebakaran dapat dilaksanakan secara terarah,” ujarnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Soewarso menyatakan APHI mendukung penataan lanskap yang turut mempertimbangkan tata kelola air. Ia menilai, kelembagaan penanganan karhutla juga perlu diperkuat dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas, mulai dari pencegahan, penanganan, hingga tindak lanjut pascakebakaran.
Soewarso juga menyoroti pentingnya menindaklanjuti instruksi presiden mengenai larangan pembukaan lahan dengan cara membakar melalui revisi atau penyusunan regulasi yang memberikan solusi bagi masyarakat.
“Langkah tersebut perlu berjalan seiring dengan pemberdayaan masyarakat, pengenaan sanksi, serta penegakan hukum yang berkeadilan dan proporsional,” katanya.
Menurut Soewarso, pengetatan aturan larangan pembakaran lahan perlu disertai dukungan teknologi, seperti alat dan mesin pertanian, intensifikasi, serta pendampingan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Dukungan tersebut diharapkan membuka pilihan pengelolaan lahan tanpa bakar yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.
Dengan demikian, upaya pencegahan karhutla tidak hanya mengandalkan penegakan aturan, tetapi juga memperkuat kemandirian, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga : Atasi Karhutla Tanjung Puting, Menhut Siapkan Jalur Darat dan Sumur Bor
Lebih lanjut, Soewarso mengusulkan penanganan karhutla dilakukan dengan menyentuh akar persoalan melalui empat aspek tata kelola, yakni lahan, air, masyarakat, dan sosial ekonomi.
Aspek tersebut mencakup penataan dan kepastian pengelolaan lahan, pengelolaan air sesuai karakteristik wilayah, penguatan kelembagaan dan sinergi dengan MPA, serta dukungan teknologi dan pendampingan pengelolaan lahan tanpa bakar.
APHI berharap, penanganan yang terpadu melalui penataan lanskap, penguatan kelembagaan, dan kolaborasi hingga tingkat tapak dapat mengurangi risiko kebakaran berulang. Upaya tersebut sekaligus diharapkan melindungi kawasan produksi pangan, menjaga ketersediaan air, dan mendukung pencapaian swasembada pangan serta air secara berkelanjutan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.