RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah memperkuat akses layanan kesehatan masyarakat melalui program peningkatan kelas 66 rumah sakit umum daerah (RSUD) dari kelas D/D Pratama menjadi kelas C.
Program yang dilaksanakan secara bertahap pada 2025–2027 ini merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kapasitas layanan kesehatan di daerah selama dua tahun pemerintahannya.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per September 2026, sebanyak 21 dari 22 RSUD yang menjadi target program pada 2025 telah selesai dibangun, dengan 18 di antaranya sudah beroperasi.
Sementara itu, dari 20 RSUD yang menjadi target pada 2026, sebanyak 18 rumah sakit telah memulai pembangunan. Adapun 24 RSUD yang dijadwalkan mengalami peningkatan kelas pada 2027 masih dalam tahap perencanaan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pengembangan rumah sakit daerah diarahkan untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai tanpa harus selalu dirujuk ke kota besar.
Baca juga : Revitalisasi Sekolah dan Digitalisasi Terus Diperluas
“Strateginya adalah memastikan setiap kabupaten dan kota bisa melayani dan menyembuhkan pasien dengan penyakit-penyakit tersebut tanpa perlu dirujuk ke kota besar,” ujar Menkes Budi seperti dikutip Minggu (18/10).
Menurut Budi, pemerataan layanan kesehatan juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang setara, tanpa dibatasi lokasi tempat tinggal. Ia mengatakan Presiden berpesan bahwa layanan kesehatan tidak boleh hanya dinikmati masyarakat di Pulau Jawa.
Program peningkatan kelas RSUD menjangkau berbagai wilayah Indonesia, termasuk daerah kepulauan dan kawasan timur. Sejumlah daerah yang menjadi lokasi program ini antara lain Sumba Barat Daya, Raja Ampat, Kepulauan Anambas, Kepulauan Aru, Nias, serta sejumlah kabupaten di Papua.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menegaskan bahwa program revitalisasi RSUD merupakan bagian dari upaya memperluas jangkauan pelayanan kesehatan dengan kualitas yang setara di seluruh Indonesia.
“Ini merupakan akselerasi kita untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan dari Sabang sampai Merauke, di seluruh desa dan kota dengan kualitas yang sama. Nanti dokter-dokter ditempatkan dari Kementerian Kesehatan ke daerah-daerah tersebut,” kata Dante.
Baca juga : Dua Tahun Gerak Nyata: MBG Hubungkan Pangan, UMKM, dan Gerakkan Ekonomi Lokal
Agar peningkatan infrastruktur memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, penguatan rumah sakit daerah perlu diiringi dengan kesiapan fasilitas, tenaga kesehatan, dan sistem pelayanan. Dengan demikian, pembangunan rumah sakit tidak berhenti pada penyelesaian fisik, tetapi juga mendukung penyediaan layanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau.
Dua Tahun Gerak Nyata, Puskesmas Direvitalisasi demi Permudah Akses Layanan Kesehatan
Selain memperkuat kapasitas rumah sakit daerah, pemerintah juga mendorong revitalisasi Puskesmas sebagai bagian dari transformasi layanan kesehatan primer.
Upaya ini bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, memperkuat pencegahan penyakit, serta meningkatkan kemampuan deteksi dini sebelum kondisi kesehatan membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Kemenkes menjalankan transformasi layanan primer melalui Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP). Melalui pendekatan ini, pelayanan Puskesmas tidak lagi hanya berorientasi pada jenis penyakit, tetapi disusun berdasarkan siklus hidup, mulai dari bayi dan anak, remaja, usia produktif, hingga lanjut usia. Pendekatan tersebut memungkinkan kebutuhan kesehatan masyarakat ditangani secara lebih menyeluruh dan berkesinambungan.
Sebanyak 9.000 Puskesmas di seluruh Indonesia telah menerapkan ILP. Penerapan ini didukung oleh penguatan kapasitas kader kesehatan agar pelayanan di tingkat masyarakat dapat berjalan lebih efektif. Sementara itu, sebanyak 7.508 Puskesmas lainnya telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Baca juga : Harga Pupuk Turun 20 Persen, Kesejahteraan Petani Meningkat
Revitalisasi juga mencakup penguatan sarana dan prasarana, peralatan kesehatan, tenaga kesehatan, serta digitalisasi pelayanan.
Kemenkes menyebut telah mendistribusikan sekitar 300.000 alat antropometri ke Posyandu dan 10.000 alat ultrasonografi (USG) ke Puskesmas. Selain itu, pemerintah akan memperkuat 10.000 Puskesmas dengan perangkat sinar-X untuk mendukung skrining tuberkulosis (TBC) serta teknologi diagnosis molekuler.
Di samping itu, Kemenkes menargetkan pembangunan 1.988 Puskesmas baru pada 2027–2029 yang bertujuan antara lain untuk mengurangi beban pelayanan di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi.
Penguatan layanan primer ini melengkapi peningkatan kapasitas RSUD. Puskesmas berperan dalam edukasi kesehatan, pencegahan penyakit, skrining, dan penanganan awal, sedangkan rumah sakit menyediakan layanan lanjutan sesuai kapasitasnya.
Melalui penguatan kedua tingkat pelayanan tersebut, pemerintah berupaya membangun sistem kesehatan yang lebih terintegrasi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan di berbagai wilayah Indonesia.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.