RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyerap aspirasi nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tegalkatilayu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Senin (26/10/2026). Sejumlah persoalan menjadi perhatian, mulai dari ketersediaan solar bersubsidi hingga infrastruktur pendukung aktivitas nelayan.
Dalam dialog tersebut, Gibran menegaskan pemerintah akan menindaklanjuti keluhan masyarakat melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Ia meminta agar kebutuhan nelayan di lapangan menjadi acuan dalam penyelesaian berbagai kendala.
“Solar adalah kebutuhan penting bagi nelayan. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memastikan kuota dan ketersediaan solar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” tegas Gibran.
Untuk memastikan distribusi berjalan lancar, Gibran meminta Staf Khusus Wakil Presiden Tina Talisa mengawal penyaluran solar bersubsidi di Cilacap. Ia juga mengingatkan agar distribusi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Bu Tina, tolong pastikan, distribusi solar subsidi di daerah Cilacap lancar, tidak terlambat dan kuotanya sesuai dengan kebutuhan lapangan. Pastikan juga tidak ada oknum yang bermain di lapangan, agar kuota bagi nelayan yang berhak bisa sampai tepat sasaran,” pintanya.
Baca juga : Presiden Gelontorkan 400 T untuk Nelayan & Petani
Selain masalah pasokan, Gibran menyoroti kendala administrasi yang dihadapi sebagian nelayan untuk mendapatkan surat rekomendasi pembelian solar bersubsidi. Nelayan dengan kapal berukuran di bawah 30 gross tonnage (GT) yang belum memiliki surat rekomendasi diminta segera mengurusnya melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat.
Gibran meminta agar data nelayan yang mengalami kendala dihimpun sehingga proses penyelesaiannya dapat segera dilakukan.
“Pak Seswapres (Plt. Sekretaris Wapres), tolong minta daftar nama nelayan yang belum dapat surat rekomendasi, kita teruskan ke BPH Migas dan KKP agar kepengurusan bisa segera diselesaikan. Untuk pengerukan dan pembangunan talud kita koordinasikan ke Kementerian PU,” ujarnya.
Gibran juga membuka ruang komunikasi agar aspirasi yang disampaikan tidak berhenti setelah kunjungan selesai. Ia meminta perwakilan nelayan mencatat nomor kontak pejabat pendamping untuk memantau perkembangan tindak lanjut.
Dalam kesempatan tersebut, nelayan bernama Agustin mengapresiasi kebijakan penyediaan solar khusus bagi kapal berukuran 31–200 GT. Menurutnya, kebijakan itu membantu nelayan menjalankan aktivitas melaut dengan lebih lancar.
Baca juga : Kampung Nelayan Integrasikan Rantai Usaha untuk Sejahterakan Nelayan
“Saya pertama-tama, saya sangat mengucapkan terima kasih atas kebijakan dari Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden terealisasi solar khusus nelayan untuk GT 31–200. Ini belum pernah terjadi, ini betul-betul sungguh luar biasa. Jadi buat kapal yang GT 31–200 sampai sekarang bisa melaut dengan lancar,” kata Agustin.
Namun, persoalan ketersediaan solar bersubsidi masih dirasakan nelayan dengan kapal berukuran 30 GT ke bawah. Nelayan bernama Temu menyampaikan, pasokan yang tersedia di Cilacap belum mencukupi kebutuhan mereka.
“Cilacap selalu kekurangan BBM subsidi solar untuk kapal 30 GT ke bawah, Pak. Saya mohon barangkali nanti Bapak Wakil Presiden, ini yang sangat ditunggu-tunggu sekali oleh rakyat yang ada di Kabupaten Cilacap, supaya ini bisa terealisasi dan memberikan keamanan, kenyamanan untuk nelayan dan para nelayan bisa melaut dengan baik,” ungkap Temu.
Menanggapi keluhan tersebut, Gibran mengatakan pemerintah akan memeriksa penyebab kekurangan pasokan dan kendala persyaratan yang dihadapi nelayan. Ia menegaskan, kunjungannya bertujuan mendengar langsung persoalan masyarakat sekaligus mendorong penyelesaiannya.
“Coba nanti kami cek ya, kekurangan syarat-syaratnya apa. Kami hadir di sini untuk menyelesaikan permasalahan nelayan yang ada di sini,” ujarnya.
Baca juga : Kemenkop Siapkan Ekosistem Koperasi Perkuat Ekonomi Nelayan di Pesisir
Selain ketersediaan solar, aspirasi nelayan mencakup pengerukan dan pembangunan talud. Persoalan infrastruktur tersebut akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum agar kebutuhan di lapangan dapat ditindaklanjuti.
Dalam dialog itu, turut disampaikan aspirasi mengenai pengembangan bahan bakar penerbangan berkelanjutan (Sustainable Aviation Fuel/SAF) berbasis minyak jelantah, layanan desa, bantuan sosial, air bersih, serta pelayanan yang setara bagi seluruh warga.
Melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah berharap berbagai kendala yang disampaikan nelayan Cilacap dapat ditangani sesuai kebutuhan. Tindak lanjut tersebut diharapkan mendukung kelancaran aktivitas melaut dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.