Presiden Gelontorkan 400 T untuk Nelayan & Petani

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Prabowo Subianto akan menggelontorkan dana Rp 400 triliun untuk petani dan nelayan di 2027. Rencana itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026, di JIExpo Convention Centre, Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Acara diikuti para kepala daerah seluruh Indonesia. Ada gubernur, bupati, dan wali kota. Ada juga yang mengutus wakilnya.

Dari Pemerintah Pusat, Presiden Prabowo didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Pengaturan BUMN/COO Danantara Dony Oskaria, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Hadir juga Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.

" Di tahun yang akan datang, rencana kita, sasaran kita Insya Allah terwujud. Saya ingin salurkan Rp 400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan dan daerah-daerah terpencil dan tertinggal,” kata Prabowo, dalam pidatonya, di acara tersebut.

Rencana ini merujuk pada keberhasilan program pembiayaan tahun 2026. Berdasarkan data TPAKD, kredit produktif telah berhasil disalurkan sebesar Rp 53,15 triliun kepada 2.106.401 debitur hanya dalam periode Agustus-Oktober 2026.

Prabowo menjelaskan, Pemerintah menganggarkan pembiayaan lebih besar demi menyasar lebih banyak masyarakat kelas bawah yang selama ini masih sulit mendapatkan akses finansial. 

Baca juga : Nusron Nongol di Istana

“Nanti sasarannya adalah kurang lebih 28 juta keluarga, kalau dengan istri dan anak itu berarti kali 4. Kurang lebih 100 juta rakyat kita. Itu kemampuan kita sekarang,” ucapnya.

Kepala Negara mengungkapkan, besaran penyaluran kredit ini bisa bertambah dengan berbagai langkah yang dilakukan Pemerintah untuk menambah penerimaan negara. Misalnya, dengan memaksimalkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memiliki potensi nilai hingga ribuan triliun rupiah.

“Sebagai contoh, baru saja saya menerima laporan bahwa ada lima konsesi, lima IUP, dari sekian ratus IUP. Lima IUP memiliki cadangan proven. Proven yang sudah didasarkan atas studi cadangan JORC (Joint Ore Reserves Committee) namanya. Nilainya itu adalah Rp 5.400 triliun, 300 miliar dolar,” jelasnya.

Menurut Prabowo, jika potensi tersebut betul-betul dimaksimalkan, Pemerintah bisa lebih banyak membantu masyarakat melalui penyaluran kredit kerakyatan.

Prabowo menegaskan, tujuan utama dirinya menjabat sebagai Presiden adalah untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. Ia menekankan, keberhasilan Pemerintah harus tercermin dari meningkatnya taraf hidup dan kebahagiaan masyarakat.

“Saya mau jadi Presiden untuk lihat rakyat saya sejahtera. Saya tidak mau jadi Presiden, rakyat saya miskin terus. Malu saya. Lebih baik saya nggak jadi Presiden,” tegas Prabowo.

Kepala Negara menegaskan, pertumbuhan ekonomi harus dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk petani, nelayan, pedagang, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

Baca juga : MSCI Mau Takut-takuti Kita, Prabowo Tidak Gentar

Untuk itu, Prabowo menegaskan komitmen Pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan dan menggerakkan perekonomian dari tingkat bawah, termasuk di wilayah pedesaan, daerah terpencil, dan kawasan perkotaan. Pemerintah juga akan terus memperbaiki tata kelola kekayaan alam agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Prabowo turut mengingatkan para kepala daerah bahwa keberhasilan kepemimpinan daerah harus tercermin dari kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya.

“Kebanggaan kalian sebagai pemimpin rakyat, kalau kalian datang ke rakyat, rakyatnya tersenyum. Nah, itu kebanggaan kalian,” tegasnya.

Di acara tersebut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan, Program Satu Orang Satu Rekening yang tengah disiapkan Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan nasional hingga 99 persen. Angka tersebut ditargetkan meningkat dari tingkat inklusi keuangan pada 2026 yang mencapai 93,61 persen, sebagaimana tercantum dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK).

Program Satu Orang Satu Rekening bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal sehingga semakin banyak masyarakat dapat terhubung dengan sistem keuangan nasional. Melalui program ini, Pemerintah berencana mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,28 triliun, termasuk untuk menyediakan setoran awal sebesar Rp 50.000 per rekening.

Airlangga menyatakan, program ini akan menyasar 25 juta warga berusia 17 tahun ke atas yang termasuk dalam kelompok desil 1 hingga 4 atau kelompok prasejahtera. "Saat ini datanya sedang disiapkan oleh BRI dan Bank Syariah Indonesia," jelas dia.

Selain melalui program Satu Orang Satu Rekening, Pemerintah juga berupaya memperkuat inklusi keuangan melalui berbagai program lainnya. Salah satunya adalah program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), yang telah diikuti oleh 59,18 juta peserta dengan total dana tabungan mencapai Rp 27 triliun. Program ini bertujuan meningkatkan inklusi dan literasi keuangan sejak dini agar pelajar dapat memahami serta mengelola keuangan dengan baik.

Baca juga : Siswa Mual-Muntah Setelah Minum Susu dan Makan Sayur Telur Puyuh

Pemerintah juga memperluas akses pembiayaan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit untuk sektor pertanian dan industri padat karya, serta program perumahan. Berbagai upaya tersebut dikembangkan melalui sejumlah kanal, termasuk TPAKD.

Secara keseluruhan, Pemerintah menargetkan penyaluran kredit sebesar Rp 300 triliun pada tahun ini. Hingga 20 Oktober 2026, realisasi penyaluran kredit telah mencapai Rp 257,84 triliun, dengan jumlah penerima sebanyak 4 juta debitur.

Pemerintah juga memperluas akses pembiayaan bagi perempuan prasejahtera melalui penurunan suku bunga kredit. Airlangga menyebutkan, Presiden Prabowo telah mengarahkan agar suku bunga kredit bagi kelompok tersebut diturunkan menjadi 8 persen per tahun.

“Arahan Bapak Presiden, kredit perempuan prasejahtera bunganya diturunkan dari 18 persen sampai 25 persen menjadi 8 (persen) flat per tahun. Jadi sudah dilaksanakan,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.