RM.id Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Bogor Rudi Susmanto di Polres Bogor, Kamis (29/10/2026).
Pemeriksaan ini berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi, serta dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan pemeriksaan terhadap Rudi. Menurut dia, pemeriksaan dilakukan di Bogor karena penyidik juga memeriksa sejumlah saksi lain untuk mendalami informasi terkait perkara tersebut.
“Hari ini benar ada pemeriksaan terhadap yang bersangkutan (Bupati Bogor Rudi Susmanto). Jadi memang pemeriksaan dilakukan di Bogor karena ada sejumlah saksi lain yang juga dilakukan pemeriksaan hari ini,” ujar Budi saat dikonfirmasi, Kamis (29/10/2026).
Budi menjelaskan, pemeriksaan dilakukan di Polres Bogor, bukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk mengefektifkan proses pemeriksaan dan pendalaman keterangan para saksi.
Baca juga : Wakil Bupati Bogor Tak Penuhi Panggilan KPK, Pemeriksaan Dijadwalkan Ulang
“Agar proses pemeriksaan dapat berjalan efektif, karena banyak saksi yang butuh dilakukan pendalaman oleh penyidik,” tuturnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Bogor juga menjalani pemeriksaan.
Mereka antara lain Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Irawan Susanto, Kasubbag BPKAD Hanny Lesmanawaty, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Andri Hadian, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika.
Sebelumnya, KPK menggeledah Kantor Bappenda dan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor pada Kamis (27/8/2026).
Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi.
Baca juga : KPK Periksa Wakil Bupati Bogor di Kasus Pemotongan Upah Pungut Pajak
Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara. Dokumen tersebut akan ditelaah untuk mendukung proses penyidikan.
Selain perkara pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi, KPK juga menyidik dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik sebelumnya mengatakan, kedua perkara tersebut telah masuk tahap penyidikan.
Namun, KPK belum menetapkan tersangka karena masih menggunakan surat perintah penyidikan umum.
“KPK saat ini belum menetapkan tersangka. Karena masih menggunakan surat perintah penyidikan umum,” tutur Taufik.
Baca juga : Tata Kelola Fiskal Sehat, Akuntabel Dan Terbuka
Dalam proses penyelidikan sebelumnya, KPK juga mengamankan uang sekitar Rp 1,5 miliar yang diduga berkaitan dengan perkara pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi.
Budi mengatakan, uang tersebut masih didalami. Penyidik akan meminta klarifikasi kepada pihak-pihak yang dinilai mengetahui rangkaian perkara.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.