RM.id Rakyat Merdeka - Rencana revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) disambut baik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penyelenggara pemilu itu siap memberi masukan untuk dibahas dalam pembahasan undang-undang tersebut.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin mengatakan, masukan untuk pembahasan Undang-Undang Pemilu akan didasarkan pada pengalaman KPU dalam menyelenggarakan pemilu. Terutama, terkait desain sistem pemilu agar pelaksanaannya lebih efektif dan beban kerja penyelenggara lebih efisien.
“Nantinya pasti ada semacam rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas atau menyampaikan masukan KPU terkait rencana revisi undang-undang dari perspektif penyelenggara pemilu,” kata Afifuddin di acara peringatan HUT ke-73 KPU di Jakarta, Sabtu (7/11/2026) malam.
Menurutnya, salah satu aspek yang perlu dievaluasi adalah rasionalisasi beban kerja penyelenggara pemilu, baik di tingkat badan ad hoc maupun jajaran teknis. Evaluasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan desain pemilu yang lebih sederhana dan mengurangi beban petugas di lapangan.
Sementara itu, terkait usulan Komisi II DPR mengenai penambahan jumlah anggota komisioner KPU, Afifuddin menyerahkan sepenuhnya kepada pembentuk undang-undang. “Kami ikut undang-undang mengatur seperti apa. Kalau diatur seperti itu, ya monggo saja,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Afifuddin menjelaskan, penetapan 7 November 1953 sebagai hari lahir KPU merupakan hasil penelusuran sejarah dan diskusi panjang bersama para senior serta jajaran KPU.
Baca juga : KPK Dalami Perpanjangan SHGB
“Memang ada perbedaan pendapat mengenai penetapan tanggal (lahir KPU). Tapi, perbedaan pandangan merupakan hal lumrah dalam kehidupan demokrasi,” ujarnya.
Menurut Afifuddin, peringatan hari lahir KPU menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antara komisioner aktif dan para mantan pengurus KPU. Sekaligus juga, kata dia, untuk memperkuat komitmen menjaga kualitas demokrasi dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
“Saya sering berkelakar, memang KPU ini enggak pernah didoakan setiap tahunnya, makanya sering ‘kesetrum’. Sering dianggap ini, itu dan seterusnya,” kelakarnya.
Afifuddin mengatakan, penetapan 7 November sebagai hari lahir KPU didasarkan pada penelusuran dokumen sejarah. Salah satunya ketika dirinya mengunjungi Museum atau Perpustakaan Bung Karno.
Di tempat tersebut, ditemukan Keputusan Presiden Nomor 188 yang memuat informasi mengenai pembentukan Panitia Pemilihan Indonesia sebagai cikal bakal penyelenggara pemilu.
Dia juga menyinggung Pemilu 1955 yang kerap dinilai sebagai salah satu pemilu paling demokratis dalam sejarah Indonesia. Saat itu, kata dia, penyelenggaraan pemilu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum.
Baca juga : Indonesia Tawarkan Investasi Melalui KEK
Afifuddin menyebut, undang-undang tersebut memiliki 139 pasal dan memuat sejumlah ketentuan yang berbeda dengan aturan pemilu saat ini.
“Yang menjadi pembeda undang-undang sebelumnya, terkait batas usia pemilih minimal itu 18 tahun, dan TNI punya hak pilih. Itu berbeda dengan undang-undang sekarang,” jelasnya.
Selain itu, Afifuddin mengungkapkan KPU tengah menyiapkan pemindahan Museum KPU dari kantor KPU di Jakarta Timur ke gedung di sebelah kantor pusat KPU RI.
Mulai Januari mendatang, gedung milik Bank Indonesia (BI) yang berada di samping kantor KPU pusat direncanakan dapat digunakan sebagai museum utama bertajuk Museum Perjalanan Demokrasi.
“KPU mulai Januari gedung BI yang di sebelah ini bisa dipakai jadi museum utama, Museum Perjalanan Demokrasi,” ungkapnya.
Afifuddin menambahkan, meskipun baru pertama kali memperingati hari lahir secara resmi, KPU telah menjalankan peran selama 73 tahun dalam mengawal demokrasi Indonesia.
Baca juga : Pram Diminta Gali Sumber PAD Dan Tekan Kebocoran
Peringatan HUT ke-73 KPU digelar melalui talkshow bertajuk “Refleksi Perjalanan KPU dan Demokrasi”. Acara tersebut dihadiri jajaran komisioner aktif dan mantan pengurus KPU, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, Anggota Bawaslu Totok Heriyono, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, serta sejumlah praktisi.
Dalam acara tersebut, Komisioner KPU periode 2012-2017 sekaligus pakar demokrasi dan pemilu, Hadar Nafiz Gumay mendorong KPU lebih proaktif menyampaikan masukan strategis kepada pembentuk undang-undang.
Menurut Hadar, pengalaman panjang KPU dalam menyelenggarakan pemilu merupakan modal penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Karena itu, KPU tidak seharusnya hanya menempatkan diri sebagai pelaksana aturan.
“KPU mestinya bersuara banyak,” tegasnya.
Hadar menilai, pembahasan revisi UU Pemilu masih berjalan lambat dan diliputi ketidakpastian. Dia menyoroti sejumlah wacana yang berpotensi menjadi kemunduran dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk usulan penambahan jumlah anggota komisioner KPU.
“KPU sebaiknya lebih fokus mendorong penyederhanaan dan efisiensi sistem pemilu berdasarkan pengalaman serta evaluasi penyelenggaraan sebelumnya,” katanya. [BSH]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.