RM.id Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pemberian uang dalam pengurusan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) kawasan perumahan Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Pendalaman dilakukan dengan memeriksa petinggi perusahaan pengembang di tengah penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, penyidik telah memeriksa Direktur PT BPI, RYN, sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut difokuskan pada proses pengurusan perpanjangan SHGB tanah milik Kota Baru Parahyangan.
“Saksi saudara RYN hadir, dan didalami seputar perpanjangan SHGB tanah milik Kota Baru Parahyangan,” kata Budi dalam keterangannya, Minggu (8/11/2026).
Selain itu, penyidik turut meminta keterangan mengenai keterlibatan pihak-pihak lain yang mengurus SHGB ke Kementerian ATR/BPN.
Dalam pengembangan perkara ini, KPK sebelumnya juga telah memeriksa Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid. Penyidik mendalami tugas dan kewenangannya sebagai menteri, termasuk dugaan adanya setoran rutin maupun setoran terkait penempatan jabatan di lingkungan kementerian tersebut.
Budi menjelaskan, Nusron diperiksa sebagai saksi untuk mendalami dua klaster perkara yang diungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT).
“Sehingga dalam pemeriksaannya, penyidik mengonfirmasi terhadap saksi Saudara NW berkaitan dengan tugas dan kewenangannya selaku Menteri ATR/BPN seperti apa,” ujar Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (4/11/2026) petang.
Menurut Budi, penyidik turut mendalami tugas dan kewenangan Nusron terkait sertifikasi tanah, penerbitan HGB, serta layanan pertanahan lainnya. Hal ini diperlukan karena terdapat pembagian kewenangan dalam proses penerbitan sertifikat di lingkungan ATR/BPN.
Penyidik juga mengonfirmasi kewenangan Nusron dalam penempatan jabatan di struktur Kementerian ATR/BPN. Pendalaman tersebut berkaitan dengan dugaan adanya setoran rutin dan setoran jabatan dari sejumlah pejabat di lingkungan kementerian.
“Ini kaitannya dengan dugaan adanya setoran rutin ataupun setoran jabatan yang terjadi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, termasuk soal dugaan setoran rutin dari tingkat kantah (kepala kantor pertanahan), kanwil (kepala kantor wilayah), dan ke atas (direktur jenderal hingga menteri),” imbuh Budi.
Baca juga : Indonesia Tawarkan Investasi Melalui KEK
Pemeriksaan juga menyasar uang yang diduga diterima sejumlah orang kepercayaan Nusron yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik mendalami keterkaitan, pengetahuan, hingga peruntukan uang tersebut.
Budi menyebut penyidik masih melakukan telaah, analisis, dan pencocokan dengan alat bukti yang telah diperoleh sebelumnya. Mengingat pemeriksaan terhadap Nusron masih dalam tahap awal, KPK membuka kemungkinan untuk kembali memanggilnya.
“Dan tentu nanti juga terbuka kemungkinan untuk dilakukan pemeriksaan kembali. Artinya, kita sama-sama tunggu perkembangan dari penyidikan perkara ini,” kata Budi.
Nusron sendiri menjalani pemeriksaan selama sekitar 5,5 jam di Gedung Merah Putih KPK. Namun, dia enggan mengungkapkan materi pemeriksaan yang disampaikan penyidik.
“Saya pejabat publik, seorang menteri. Kalau dinas ke luar negeri, apalagi selama ini, dipastikan ada surat persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara. Jadi, kami tidak mengada-ngada. Titik, sudah,” ucap Nusron.
Sebelumnya, KPK mengungkap dugaan pemberian gratifikasi kepada sejumlah pihak di lingkungan Kementerian ATR/BPN dari PT BPA. Nilai pemberian tersebut diperkirakan mencapai Rp 2,1 miliar.
Pada Selasa (15/9/2026), KPK resmi menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB oleh PT SMC. Kasus ini terungkap melalui operasi senyap yang digelar pada Senin (14/9/2026).
Para tersangka adalah LMP selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN; SON selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I; ADR selaku Direktur Utama PT SMC; serta ARF, mantan Bupati Kebumen.
Tersangka lainnya yakni FEZ, Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan periode 2024-2029; LEV, pihak swasta yang menjadi perantara PT SMC, serta dua pihak swasta lainnya, ERW dan MF.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, perkara tersebut bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. KPK kemudian menindaklanjuti laporan itu melalui serangkaian penyelidikan.
Menurut Taufik, perkara bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan sertifikat HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang dikelola PT SMC di Kabupaten Bogor.
Baca juga : Pram Diminta Gali Sumber PAD Dan Tekan Kebocoran
Namun, sebagian lahan tersebut diduga masih bermasalah karena adanya sengketa dengan sejumlah pemilik atau ahli waris sebelumnya yang mengklaim memiliki SHM atas tanah tersebut.
“Diduga sebagian dari tanah itu masih bermasalah atau ada sengketa dengan beberapa pemilik (ahli waris) sebelumnya, yang diduga memegang SHM atas tanah-tanah tersebut,” ujar Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (15/9/2026).
Para ahli waris kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung terkait penerbitan sembilan SHGB. Sertifikat tersebut diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Barat dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor.
Keduanya menjadi pihak tergugat dalam perkara tersebut. Selanjutnya, Kantor Pertanahan Bogor mengundang para ahli waris untuk melakukan mediasi. Para ahli waris kemudian mengajukan pemblokiran terhadap SHGB milik PT SMC. Di sisi lain, mereka juga mencabut gugatan yang sebelumnya diajukan ke PTUN Bandung.
Dalam perkembangannya, terjadi komunikasi antara YSR selaku perantara PT SMC dengan ERW. YSR meminta bantuan agar SON membuka blokir dan memproses pemecahan HGB tersebut. Namun, permintaan itu ditolak.
YSR kemudian bersama LEV berupaya mendekati ERW agar membantu menjembatani komunikasi dengan SON untuk membuka blokir dan memproses pemecahan HGB.
Pada awal Agustus 2026, dari komunikasi antara YSR dan LEV, diperoleh informasi bahwa pembukaan blokir dan penerbitan sertifikat tanah PT SMC membutuhkan sejumlah uang.
“SON melalui ERW meminta fee dengan kode ‘dua’ yang diduga sejumlah Rp 2 miliar,” ungkap Taufik.
Namun, pihak PT SMC hanya menyanggupi pembayaran sebesar Rp 1,5 miliar. KPK menduga, masih terdapat pihak lain yang akan menerima bagian berupa fee broker dari pengurusan tersebut.
KPK menduga Direktur Utama PT SUM, ADR, melalui YSR dan LEV menyerahkan uang sebesar Rp 1,5 miliar kepada ERW pada 27 Agustus 2026.
Selanjutnya, ERW menyerahkan sebagian dari uang tersebut yaitu senilai Rp 200 juta kepada SON di sebuah kafe di Jakarta Selatan, untuk fee pembukaan blokir dan pemecahan HGB atas pihak PT SMC.
Baca juga : Mendung Di Langit City
Selain dugaan suap pengurusan HGB PT SMC, KPK juga menemukan indikasi penerimaan gratifikasi lain dalam rangkaian perkara tersebut. Dugaan itu berkaitan dengan mutasi dan promosi jabatan serta pelayanan pertanahan lainnya, termasuk pengurusan HGB atas tanah yang dikelola PT BPA.
“Diduga PT BPA melakukan pemberian ‘uang pengurusan’ kepada ERW sejumlah Rp 2,1 miliar. Selanjutnya, dari jumlah tersebut, saudara ERW menyetorkan Rp 1,8 miliar kepada ARF,” ungkap Taufik.
KPK juga menduga, LMP bersama ARF menerima gratifikasi senilai Rp 8 miliar. Uang tersebut ditemukan dalam sembilan koper berwarna merah.
Selain itu, penyidik menemukan setoran tunai sebesar Rp 10 miliar pada 7 September 2026 berdasarkan mutasi rekening milik ARF. KPK juga menemukan sejumlah penerimaan lain yang diduga berkaitan dengan pengurusan layanan pertanahan.
“Uang-uang tersebut disimpan dalam koper dan kardus-kardus,” jelas Taufik.
Taufik menambahkan, ARF diduga berperan sebagai pengepul uang dari ERW maupun MF terkait pengurusan layanan pertanahan di kantor pertanahan, kantor wilayah, hingga Kementerian ATR/BPN.
Uang yang dikumpulkan tersebut kemudian diduga diserahkan kepada FEZ, yang disebut sebagai pihak swasta sekaligus orang kepercayaan Menteri ATR/BPN. FEZ juga diduga berperan sebagai penampung uang yang dikumpulkan ARF.
“Saudara FEZ sekaligus diduga sebagai penampung uang yang dikumpulkan saudara ARF,” lanjut Taufik.
KPK memastikan penyidikan masih terus berjalan. Penyidik mendalami asal-usul, peruntukan, aliran dana, serta pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyerahkan uang tersebut, termasuk keterkaitannya dengan pengurusan layanan pertanahan di berbagai tingkatan. [YUD]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.