RM.id Rakyat Merdeka - Meski masih sebatas informal, lintas fraksi di DPR sudah membahas polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kapan para wakil rakyat akan membahas secara resmi kasus ini? Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjanjikan pembahasan resmi akan dilakukan saat para wakil rakyat selesai reses. Hari ini, Selasa (11/11/2026), masa reses itu berakhir, dan masa sidang akan dibuka.
Dasco mengatakan, pihaknya telah menerima berbagai usulan untuk merespons polemik tersebut. Usulan datang dari organisasi masyarakat sipil hingga anggota DPR lintas fraksi.
Namun, karena DPR masih menjalani masa reses, pembicaraan sejauh ini baru berlangsung secara informal. Proses resmi baru dapat dilakukan setelah masa sidang dimulai.
“Ya, kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senin (9/11/2026).
Dasco mengatakan, DPR akan menunggu pembukaan masa sidang sebelum menentukan langkah terhadap berbagai usulan yang masuk. “Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” ujarnya.
Wacana pemakzulan Gibran di parlemen menguat setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA) dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran.
Baca juga : Presiden Percaya Polri Usut Tuntas Penyadapan
Pada Jumat (30/10/2026), MA mengabulkan gugatan yang diajukan Subhan Palal. Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Sebelumnya, pada Selasa (6/10/2026), MK dalam pertimbangan putusannya menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA.
Pasca putusan MA tersebut, sejumlah anggota DPR mulai ancang-ancang untuk menggulirkan hak angket terhadap Gibran. Namun, pernyataan tersebut masih sebatas sikap pribadi, bukan sikap resmi anggota.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan, polemik tersebut akan dibahas dalam rapat internal Fraksi Gerindra pada awal masa sidang DPR, 10 November 2026. Rapat itu sekaligus menjadi forum bagi anggota fraksi untuk menerima arahan dan merumuskan sikap partai.
“Di situ kami anggota akan mendapat arahan dan sekaligus merumuskan sikap Fraksi Partai Gerindra di DPR RI,” kata Habiburokhman.
Sikap serupa ditunjukkan Partai Demokrat. Kapoksi Partai Demokrat Komisi III DPR Hinca Panjaitan mengatakan, partainya masih mempelajari putusan MA dan menunggu salinan putusan secara utuh sebelum menentukan sikap politik.
Baca juga : Eks Pejabat Bea Cukai Dituntut 5 Tahun Penjara
“Karena itu, Demokrat akan memberikan penjelasan secara utuh pada waktunya,” tegas Hinca.
Dorongan tindak lanjut juga datang dari PKS. Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menegaskan partainya menghormati putusan MA tersebut. Menurutnya, putusan itu menyangkut prinsip keadilan dan persamaan warga negara di hadapan hukum.
Almuzzammil mengatakan, PKS sebelumnya telah menerima audiensi sejumlah tokoh dan elemen masyarakat sipil di kantor DPTP PKS, Jakarta. Mereka menyampaikan aspirasi terkait polemik ijazah Gibran dan meminta agar persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional di DPR.
“Kita akan menindaklanjuti aspirasi ini di DPR karena langkah yang sah secara hukum dan konstitusional ada di DPR,” ungkapnya.
Ketua Fraksi PAN MPR, Sarifuddin Sudding, menyarankan Gibran mengundurkan diri untuk memulihkan legitimasi yuridis dan menjaga kepercayaan publik. Menurutnya, putusan MA berdampak terhadap pemenuhan syarat formal pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Jika Gibran tidak mengundurkan diri, Sudding mendorong DPR menggunakan kewenangan konstitusional melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Dia merujuk Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan.
Baca juga : Buntut Kalah Pemilu Sela, Trump Melunak Ke Iran
Mekanisme tersebut melibatkan DPR, MK, dan MPR sesuai tahapan yang ditentukan konstitusi. Sudding berharap DPR segera mengambil sikap setelah masa reses berakhir. Langkah tersebut, menurutnya, diperlukan untuk menegakkan prinsip negara hukum.
“Harus ada langkah konkret terhadap putusan Mahkamah Agung itu supaya prinsip negara hukum, sebagaimana diamanatkan konstitusi, benar-benar menjadi pilar utama dalam ketatanegaraan kita,” ujarnya.
Sebelumnya, relawan Gibran membantah putusan MA akan memengaruhi legitimasi Gibran sebagai wakil presiden. Ketua Umum Relawan Gibranisti Taufik Bilfaqih menilai, putusan kasasi MA yang diajukan Subhan Palal hanya berlaku untuk masa mendatang dan tidak memengaruhi proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024. Menurutnya, dokumen persyaratan Gibran saat itu telah disahkan KPU.
“Suket itu dibatalkan dan berlaku sebenarnya untuk kepentingan masa depan, tidak berlaku dalam konteks masa lalu beliau mencalonkan diri sebagai Wapres,” ujar Taufik.
Dewan Penasihat Gibranisti Ade Darmawan menilai putusan MA tidak otomatis memengaruhi posisi Gibran sebagai wakil presiden. Dia merujuk Pasal 18 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang menurutnya tidak lagi mensyaratkan suket penyetaraan apabila calon telah memiliki ijazah S1 dari luar negeri. [FAQ/UMM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.