RM.id Rakyat Merdeka - Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna menegaskan, kerugian negara dalam perkara korupsi harus dibuktikan melalui adanya pengurangan aset negara yang nyata dan dapat dihitung.
Menurutnya, pembagian kuota haji tambahan tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai kerugian negara.
Hal tersebut disampaikan Agung saat dihadirkan sebagai ahli keuangan negara oleh tim kuasa hukum Yaqut Cholil Qoumas dalam sidang dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Agung diminta memberikan penjelasan mengenai kedudukan dana yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), serta hubungan antara pengelolaan keuangan haji dan pembagian kuota.
Kuasa hukum Yaqut, Dodi S. Abdulkadir mengatakan, keterangan Agung diperlukan agar majelis hakim memahami perbedaan antara keuangan negara, kekayaan negara, dan keuangan haji berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
“Diharapkan Majelis dapat memahami mengenai pengertian keuangan negara, kekayaan negara dan keuangan haji secara benar, secara kontekstual berdasarkan norma-norma yang mengatur mengenai keuangan negara,” ujar Dodi di sela persidangan.
Baca juga : Ahli Hukum Romli Atmasasmita Soroti Penetapan Tersangka Kasus Kuota Haji
Dodi mengatakan, dalam persidangan Agung telah menjelaskan bahwa keuangan negara dan keuangan haji berada dalam konteks yang berbeda.
Karena itu, pembuktian kerugian negara harus didasarkan pada perhitungan yang nyata dan terukur.
"Kami itu sebenarnya punya komitmen yang sama yaitu pemberantasan korupsi,” tegas Dodi.
Dalam keterangannya, Agung merujuk Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Menurutnya, penentuan ada atau tidaknya kerugian negara harus terlebih dahulu melihat apakah terdapat aset negara yang berkurang akibat tindakan yang dipersoalkan.
“Harus dilihat apakah tindakan tersebut itu berdampak kepada kekurangan uang, surat berharga atau barang,” kata Agung.
Baca juga : Sidang Gus Yaqut, Anna Hasbie Ungkap Pembahasan Kuota Tambahan Haji 2023
Berdasarkan penelaahannya terhadap perkara tersebut, Agung berpendapat pembagian kuota haji tambahan tidak serta-merta menimbulkan kerugian negara.
Ia menilai, perhitungan kerugian yang diajukan dalam perkara ini belum menunjukkan adanya pengurangan aset negara akibat pembagian kuota tersebut.
Agung juga menjelaskan perbedaan kedudukan setoran jemaah dengan kekayaan negara.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, setoran jemaah merupakan dana titipan yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan ibadah haji.
Dalam pengelolaannya, BPKH bertindak sebagai wakil jemaah. Sementara itu, pemerintah memiliki kewenangan mengatur pembagian kuota sekaligus memberikan pelayanan kepada jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang menjadi salah satu dasar dalam perkara tersebut, Agung menyebut majelis hakim memiliki kewenangan untuk menguji laporan itu dalam persidangan.
Baca juga : Jaksa Dakwa Samin Tan Korupsi Tata Kelola Tambang, Rugikan Negara Rp 17,7 T
Ia juga menyoroti kelengkapan dokumen yang menjadi dasar prosedur pemeriksaan. Agung menyatakan, akan menjelaskan penilaiannya terhadap substansi perhitungan setelah aspek dokumen dan prosedur pemeriksaan tersebut diperiksa di persidangan.
Meski memberikan pandangan mengenai pembuktian kerugian negara, Agung menegaskan dukungannya terhadap upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, penegakan hukum harus tetap berpijak pada ketentuan yang berlaku.
“Jika kita mendukung pemberantasan korupsi, itu berarti sandarannya adalah hukum,” tegasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.